Seleksi Calon Petinggi OJK: Di Luar Kalangan BI, Jangan Terlalu Ngarep!
Selasa, 22 Februari 2022 - 16:39 WIB
"Faktor lainnya adalah penempatan 'orang dekat' BI dalam DK OJK untuk lebih mempermudah koordinasi dan sinkornisasi kebijakan," jelas Nailul.
Yang terakhir itulah yang paling penting. Tempo lalu, seorang pejabat BI pernah berujar, orang-orang BI memang didorong oleh institusi mereka sendiri untuk duduk di OJK agar pengaturan industri jasa keuangan mikro harmonis dengan kebijakan-kebijakan BI yang makro.
Bagaimanpun kebijakan OJK dan BI saling terkait. Jangan sampai ada kebijakan OJK yang justru "nyelonong" melewati batas, seperti pengaturan capping (pembatasan) suku bunga deposito delapan tahun lalu.
Menurut Nailul, masuknya para "desertir" BI menjadi petinggi OJK juga untuk menghindari konflik kepentingan pengaturan industri jasa keuangan. Jika bos-bos OJK banyak dari kalangan profesional di industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, justru akan menciptakan konflik kepentingan itu.
"Konflik kepentingan malah akan banyak dari sisi kalangan profesional karena orang yang diawasi dan yang mengawasi 'sama'. Kemudian dari pemerintahan teknis juga. Tapi kalo sama Bank Indonesia mungkin tak akan masalah karena sama-sama berasal dari bidang moneter atau perbankan. Jadi seharusnya aturan-aturan OJK juga akan selaras dengan Bank Indonesia," tandas Nailul.
Chatib Basri, salah seorang anggota pansel, ketika ditanya soal seleksi anggota DK OJK tak bisa berkomentar. Chatib menyerahkan sepenuhnya kepada ketua pansel.
"Semua informasi soal (seleksi) OJK harap ditanyakan kepada Ketua Pansel Sri Mulyani Indrawati," kata Chatib lewat pesan WA kepada Sindonews.
Sementera itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan penjelasan soal ini. Sejumlah pertanyaan yang diajukan lewat Yustinus Prastowo, staf ahli Menkeu, yang dikirim sejak kemarin pagi, hingga siang tadi belum ada jawaban.
Yang terakhir itulah yang paling penting. Tempo lalu, seorang pejabat BI pernah berujar, orang-orang BI memang didorong oleh institusi mereka sendiri untuk duduk di OJK agar pengaturan industri jasa keuangan mikro harmonis dengan kebijakan-kebijakan BI yang makro.
Bagaimanpun kebijakan OJK dan BI saling terkait. Jangan sampai ada kebijakan OJK yang justru "nyelonong" melewati batas, seperti pengaturan capping (pembatasan) suku bunga deposito delapan tahun lalu.
Menurut Nailul, masuknya para "desertir" BI menjadi petinggi OJK juga untuk menghindari konflik kepentingan pengaturan industri jasa keuangan. Jika bos-bos OJK banyak dari kalangan profesional di industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, justru akan menciptakan konflik kepentingan itu.
"Konflik kepentingan malah akan banyak dari sisi kalangan profesional karena orang yang diawasi dan yang mengawasi 'sama'. Kemudian dari pemerintahan teknis juga. Tapi kalo sama Bank Indonesia mungkin tak akan masalah karena sama-sama berasal dari bidang moneter atau perbankan. Jadi seharusnya aturan-aturan OJK juga akan selaras dengan Bank Indonesia," tandas Nailul.
Chatib Basri, salah seorang anggota pansel, ketika ditanya soal seleksi anggota DK OJK tak bisa berkomentar. Chatib menyerahkan sepenuhnya kepada ketua pansel.
"Semua informasi soal (seleksi) OJK harap ditanyakan kepada Ketua Pansel Sri Mulyani Indrawati," kata Chatib lewat pesan WA kepada Sindonews.
Sementera itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberikan penjelasan soal ini. Sejumlah pertanyaan yang diajukan lewat Yustinus Prastowo, staf ahli Menkeu, yang dikirim sejak kemarin pagi, hingga siang tadi belum ada jawaban.
(uka)
tulis komentar anda