Subsidi Kedelai Diminta Tak Senasib Minyak Goreng
Jum'at, 25 Februari 2022 - 22:31 WIB
Subsidi kedelai bisa dilakukan dengan beberapa catatan. Foto/Dok
JAKARTA - Sejumlah pihak menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi kedelai kepada perajin tahu dan tempe . Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira sepandangan, tapi dengan beberapa catatan.
"Subsidi kepada perajin tahu tempe ini penting. Tapi ada beberapa faktor yang membuat subsidi ini hanya temporer," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/2/2022).
Pertama harus ada kejelasan siapa penerimanya. Seperti validasi data, mengingat jumlah perajin kedelai di Indonesia jumlahnya besar.
"Kedua transparansi dalam penyaluran subsidi karena subsidi ini menanggung selisih harga antara harga kedelai impor dengan harga kedelai di level perajin," terang Bhima.
Kemudian, tak kalah pentingnya, harus ada solusi jangka panjang. Seperti intervensi Bulog untuk membeli kedelai dan menjualnya dengan harga yang wajar di level perajin.
"Cara ini diperlukan dalam jangka panjang karena kedelai ini termasuk komoditas pangan yang strategis," jelasnya.
Berkaca dari persoalan minyak goreng, pemerintah juga memberikan subsidi pada barang pokok itu. Agar kasus kedelai ini tidak serupa dengan minyak goreng, maka pemerintah harus benar-benar memantau secara ketat sehingga tidak terjadi penimbunan.
"Subsidi minyak goreng juga berakhir dengan kegagalan karena harga di level konsumen tidak mengalami penurunan, maka untuk kasus kedelai ini harus benar-benar dipantau agar tidak ada yang menimbun kedelai. Jadi harus dipastikan arus distribusinya lancar," pungkas Bhima.
"Subsidi kepada perajin tahu tempe ini penting. Tapi ada beberapa faktor yang membuat subsidi ini hanya temporer," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (25/2/2022).
Pertama harus ada kejelasan siapa penerimanya. Seperti validasi data, mengingat jumlah perajin kedelai di Indonesia jumlahnya besar.
"Kedua transparansi dalam penyaluran subsidi karena subsidi ini menanggung selisih harga antara harga kedelai impor dengan harga kedelai di level perajin," terang Bhima.
Kemudian, tak kalah pentingnya, harus ada solusi jangka panjang. Seperti intervensi Bulog untuk membeli kedelai dan menjualnya dengan harga yang wajar di level perajin.
"Cara ini diperlukan dalam jangka panjang karena kedelai ini termasuk komoditas pangan yang strategis," jelasnya.
Berkaca dari persoalan minyak goreng, pemerintah juga memberikan subsidi pada barang pokok itu. Agar kasus kedelai ini tidak serupa dengan minyak goreng, maka pemerintah harus benar-benar memantau secara ketat sehingga tidak terjadi penimbunan.
"Subsidi minyak goreng juga berakhir dengan kegagalan karena harga di level konsumen tidak mengalami penurunan, maka untuk kasus kedelai ini harus benar-benar dipantau agar tidak ada yang menimbun kedelai. Jadi harus dipastikan arus distribusinya lancar," pungkas Bhima.
(uka)
tulis komentar anda