SP PLN Dukung Manajemen Lakukan Renegosiasi Kontrak IPP
Senin, 13 April 2020 - 19:38 WIB
SP PLN menyatakan dukungannya atas upaya manajemen untuk merenegosiasi kontrak IPP dalam proyek pembangkit 35.000 MW. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PLN menyatakan dukungannya atas upaya manajemen PT PLN (Persero) untuk melakukan renegosiasi kontrak IPP (Independence Power Producer) dalam Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW. Langkah itu dinilai perlu untuk mengurangi beban keuangan PLN di tengah situasi darurat penanggulangan wabah corona saat ini.
Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan, di tengah merebaknya wabah dan penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), PLN telah berkomitmen untuk tetap menerangi negeri dan bahkan memberikan listrik gratis serta diskon untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah tersebut.
Dengan status darurat bencana wabah penyakit tersebut, kata dia, banyak kegiatan di sektor industri dan bisnis tidak dapat beroperasi dengan normal. Hal itu berdampak pada turunnya penjualan atau pemakaian tenaga listrik yang diperkirakan bisa mencapai 6-9% dan menggerus penerimaan PLN.
"Belum lagi dengan adanya kebijakan listrik gratis bagi pelanggan 450 VA subsidi dan diskon 50% bafi pelanggan 900 VA, akan berdampak pada kas PLN. Di sisi lain beban operasi yang harus ditanggung PLN juga terus naik, terutama akibat melemahnya nilai tukar rupiah," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).
Namun, imbuh Abrar, renegosiasi perlu disiapkan secara matang oleh direksi PLN agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain dan agar penyediaan tenaga listrik tetap dapat dijalankan secara berkesinambungan. Untuk itu, kata dia, SP PLN juga meminta dukungan dari seluruh mitra kerja baik swasta maupun BUMN, pemerintah dan DPR untuk bekerja sama menjaga kesinambungan industri ketenagalistrikan Indonesia.
SP PLN juga menyuarakan evaluasi internal terkait rencana investasi secara massif, apakah masih relevan dengan perlambatan pertumbuhan yang akan terjadi di tahun ini. Kontrak energi primer, kontrak pengadaan material dan konstruksi menurutnya juga merupakan hal-hal yang harus disoroti dan diperhatikan oleh Direksi PLN demi menyelamatkan keuangan BUMN kelistrikan tersebut.
PLN sebagai BUMN, kata dia, dalam kondisi normal bisa saja meminta suntikan dana dari pemerintah untuk mendukung keuangannya. Namun, dengan kondisi saat ini menurutnya pemerintah tengah membutuhkan dana ekstra untuk hal-hal yang penting lainnya.
"Untuk itu, pengurus dan anggota SP PLN dari Sabang sampai Merauke mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini beserta jajaran direksi lainnya untuk melakukan renegosiasi kontrak IPP guna mengurangi tekanan terhadap likuiditas PLN, terutama yang bersumber dari kontrak IPP, energi primer, pengadaan material dan konstruksi," tegasnya.
Di bagian lain, SP PLN juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota SP PLN khususnya dan pegawai PLN pada umumnya untuk berpartisipasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada semua lini organisasi serta terus membangun komunikasi dan hubungan industrial yang harmonis dengan manajemen setempat.
Ketua Umum SP PLN M Abrar Ali mengatakan, di tengah merebaknya wabah dan penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), PLN telah berkomitmen untuk tetap menerangi negeri dan bahkan memberikan listrik gratis serta diskon untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah tersebut.
Dengan status darurat bencana wabah penyakit tersebut, kata dia, banyak kegiatan di sektor industri dan bisnis tidak dapat beroperasi dengan normal. Hal itu berdampak pada turunnya penjualan atau pemakaian tenaga listrik yang diperkirakan bisa mencapai 6-9% dan menggerus penerimaan PLN.
"Belum lagi dengan adanya kebijakan listrik gratis bagi pelanggan 450 VA subsidi dan diskon 50% bafi pelanggan 900 VA, akan berdampak pada kas PLN. Di sisi lain beban operasi yang harus ditanggung PLN juga terus naik, terutama akibat melemahnya nilai tukar rupiah," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).
Namun, imbuh Abrar, renegosiasi perlu disiapkan secara matang oleh direksi PLN agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak lain dan agar penyediaan tenaga listrik tetap dapat dijalankan secara berkesinambungan. Untuk itu, kata dia, SP PLN juga meminta dukungan dari seluruh mitra kerja baik swasta maupun BUMN, pemerintah dan DPR untuk bekerja sama menjaga kesinambungan industri ketenagalistrikan Indonesia.
SP PLN juga menyuarakan evaluasi internal terkait rencana investasi secara massif, apakah masih relevan dengan perlambatan pertumbuhan yang akan terjadi di tahun ini. Kontrak energi primer, kontrak pengadaan material dan konstruksi menurutnya juga merupakan hal-hal yang harus disoroti dan diperhatikan oleh Direksi PLN demi menyelamatkan keuangan BUMN kelistrikan tersebut.
PLN sebagai BUMN, kata dia, dalam kondisi normal bisa saja meminta suntikan dana dari pemerintah untuk mendukung keuangannya. Namun, dengan kondisi saat ini menurutnya pemerintah tengah membutuhkan dana ekstra untuk hal-hal yang penting lainnya.
"Untuk itu, pengurus dan anggota SP PLN dari Sabang sampai Merauke mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini beserta jajaran direksi lainnya untuk melakukan renegosiasi kontrak IPP guna mengurangi tekanan terhadap likuiditas PLN, terutama yang bersumber dari kontrak IPP, energi primer, pengadaan material dan konstruksi," tegasnya.
Di bagian lain, SP PLN juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota SP PLN khususnya dan pegawai PLN pada umumnya untuk berpartisipasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada semua lini organisasi serta terus membangun komunikasi dan hubungan industrial yang harmonis dengan manajemen setempat.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda