Tersangkut Urusan Pajak? Tenang, Ini Langkah-langkah Menghadapinya
Senin, 06 Juni 2022 - 18:50 WIB
Wajib pajak harus memahami persoalan sengketa pajak. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sering kali tidak luput dari terjadinya sengketa. Sengketa pajak dapat timbul dari adanya ketidaksepakatan antara wajib pajak (WP) dan petugas pajak sebagai pihak yang berwenang.
Salah satu penyebab ketidaksepakatan adalah perbedaan penafsiran atas aturan perpajakan dan atau metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor ke negara. Di Indonesia, undang-undang memperbolehkan WP untuk mencari solusi penyelesaian sengketa melalui beberapa upaya hukum.
Eny Susetyoningsih, salah satu Partner Tax di RSM Indonesia (konsultan pajak global), menjelaskan bahwa penting bagi setiap WP untuk memahami manajemen risiko pajak yang merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh WP, baik orang oribadi maupun badan, yang tidak bermaksud untuk menghindari pajak melainkan merencanakan tindakan-tindakan WP untuk tujuan meminimalisasi risiko pajak yang timbul dan mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan oleh Dirjen Pajak.
"WP dapat menggunakan berbagai upaya yang dikelola secara efektif dan efisien," ujar Eny di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Manajemen risiko pajak ini, kata dia, hanya dapat dilaksanakan dengan menempatkan kerangka kerja pengendalian risiko yang kuat baik dari segi internal maupun eksternal. Apabila WP tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, banding, hingga peninjauan kembali.
Partner Tax RSM Indonesia lainnya, Rizal Awab, dalam kesempatan yang sama memberikan beberapa kuncim khususnya kepada WP untuk menangani sengketa pajak. Pertama, penyediaan data dan dokumen pendukung yang memadai.
“Kami melihat, pemeriksa saat ini sudah lebih ketat dari segi formal. Untuk itu, jika dihadapkan pada pemeriksaan data, WP harus memberikan data yang diminta,” jelas Rizal.
Langkah selanjutnya WP harus pahami regulasi yang berlaku, penuhi jangka waktu, penyelesaian di awal waktu atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) atau iimbauan dari kantor pajak. Terakhir, WP harus mengedepankan iktikad baik serta sikap yang kooperatif dan komunikatif.
Dalam menghadapi sengketa pajak, WP juga memiliki alternatif penyelesaian di luar proses yang diatur hukum domestik, yakni melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA). MAP merupakan prosedur di luar pengadilan yang ditujukan untuk penghapusan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Tax Treaty bagi wajib pajak tertentu. MAP tidak membatasi hak para WP, sehingga WP bisa mengajukannya bersamaan dengan pengajuan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.
Sementara itu, APA adalah perjanjian prosedural antara WP dan otoritas pajak yang bertujuan untuk menghindari perselisihan harga transfer, dengan menentukan terlebih dahulu serangkaian kriteria untuk diterapkan dalam jangka waktu tertentu. MAP berbentuk upaya penyelesaian melalui perundingan sementara APA adalah sebuah upaya pencegahan. APA dan MAP bisa menjadi strategi bagi WP dalam menghadapi sengketa pajak.
Salah satu penyebab ketidaksepakatan adalah perbedaan penafsiran atas aturan perpajakan dan atau metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor ke negara. Di Indonesia, undang-undang memperbolehkan WP untuk mencari solusi penyelesaian sengketa melalui beberapa upaya hukum.
Eny Susetyoningsih, salah satu Partner Tax di RSM Indonesia (konsultan pajak global), menjelaskan bahwa penting bagi setiap WP untuk memahami manajemen risiko pajak yang merupakan upaya yang bisa dilakukan oleh WP, baik orang oribadi maupun badan, yang tidak bermaksud untuk menghindari pajak melainkan merencanakan tindakan-tindakan WP untuk tujuan meminimalisasi risiko pajak yang timbul dan mengantisipasi tindakan yang akan dilakukan oleh Dirjen Pajak.
"WP dapat menggunakan berbagai upaya yang dikelola secara efektif dan efisien," ujar Eny di Jakarta, Senin (6/6/2022).
Manajemen risiko pajak ini, kata dia, hanya dapat dilaksanakan dengan menempatkan kerangka kerja pengendalian risiko yang kuat baik dari segi internal maupun eksternal. Apabila WP tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, banding, hingga peninjauan kembali.
Partner Tax RSM Indonesia lainnya, Rizal Awab, dalam kesempatan yang sama memberikan beberapa kuncim khususnya kepada WP untuk menangani sengketa pajak. Pertama, penyediaan data dan dokumen pendukung yang memadai.
“Kami melihat, pemeriksa saat ini sudah lebih ketat dari segi formal. Untuk itu, jika dihadapkan pada pemeriksaan data, WP harus memberikan data yang diminta,” jelas Rizal.
Langkah selanjutnya WP harus pahami regulasi yang berlaku, penuhi jangka waktu, penyelesaian di awal waktu atas surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) atau iimbauan dari kantor pajak. Terakhir, WP harus mengedepankan iktikad baik serta sikap yang kooperatif dan komunikatif.
Dalam menghadapi sengketa pajak, WP juga memiliki alternatif penyelesaian di luar proses yang diatur hukum domestik, yakni melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA). MAP merupakan prosedur di luar pengadilan yang ditujukan untuk penghapusan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Tax Treaty bagi wajib pajak tertentu. MAP tidak membatasi hak para WP, sehingga WP bisa mengajukannya bersamaan dengan pengajuan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali.
Sementara itu, APA adalah perjanjian prosedural antara WP dan otoritas pajak yang bertujuan untuk menghindari perselisihan harga transfer, dengan menentukan terlebih dahulu serangkaian kriteria untuk diterapkan dalam jangka waktu tertentu. MAP berbentuk upaya penyelesaian melalui perundingan sementara APA adalah sebuah upaya pencegahan. APA dan MAP bisa menjadi strategi bagi WP dalam menghadapi sengketa pajak.
(uka)
tulis komentar anda