Sah Jadi Menteri Perdagangan, Ini PR Berat Zulkifli Hasan
Rabu, 15 Juni 2022 - 16:32 WIB
JAKARTA - Posisi Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) resmi digantikan oleh Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Perombakan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Indonesia Maju ini diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Rabu (15/6).
Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira turut menyoroti dan membeberkan beberapa hal yang menjadi "PR" (Pekerjaan Rumah) bagi Mendag yang baru. Bhima mengatakan, Mendag yang baru harus menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng .
"Harga minyak goreng masih melambung hingga menimbulkan jeritan masyarakat kelas bawah karena terbebani dengan harga yang ramah dikantong. Jadi Mendag yang baru diharapkan bisa mengatasi hal ini," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/6/2022).
Kemudian, PR berikutnya, melakukan pembersihan di internal Mendag khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan. Lebih lanjut Bhima menyebutkan, Zulkifli Hasan diharapkan mampu melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi.
"Tak hanya itu, Mendag yang baru harus bisa memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial," sambungnya.
Terakhir yang menjadi masukan Bhima, Zulkifli perlu melakukan evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing indonesia, serta mengatur porsi barang impor di e-commerce.
Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira turut menyoroti dan membeberkan beberapa hal yang menjadi "PR" (Pekerjaan Rumah) bagi Mendag yang baru. Bhima mengatakan, Mendag yang baru harus menyelesaikan masalah rantai distribusi pangan khususnya minyak goreng .
"Harga minyak goreng masih melambung hingga menimbulkan jeritan masyarakat kelas bawah karena terbebani dengan harga yang ramah dikantong. Jadi Mendag yang baru diharapkan bisa mengatasi hal ini," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/6/2022).
Kemudian, PR berikutnya, melakukan pembersihan di internal Mendag khususnya pejabat yang menangani izin ekspor impor pangan. Lebih lanjut Bhima menyebutkan, Zulkifli Hasan diharapkan mampu melakukan sinkronisasi data dengan lembaga lain sehingga kebijakan lebih terintegrasi.
"Tak hanya itu, Mendag yang baru harus bisa memperluas pasar ekspor ke negara alternatif melalui intelijen pasar dan koordinasi dengan atase perdagangan maupun kedutaan besar di negara potensial," sambungnya.
Terakhir yang menjadi masukan Bhima, Zulkifli perlu melakukan evaluasi perjanjian perdagangan bebas yang merugikan daya saing indonesia, serta mengatur porsi barang impor di e-commerce.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda