Pangan hingga Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Jadi Arahan Menko Airlangga ke Pejabat Kepala Daerah
Kamis, 16 Juni 2022 - 18:27 WIB
Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah memberikan berbagai arahan, mulai dari menjaga harga pangan, menangani kemiskinan ekstrem hingga penanganan Covid-19. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, bahwa realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 3 Juni 2022 telah mencapai Rp95,14 triliun atau 20,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun.
Realisasi klaster program Penanganan Kesehatan yakni sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp14,83 triliun (8,3%).
Dengan efektifnya upaya dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah membuat aktivitas perekonomian kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, pekonomian nasional dapat tumbuh 5,01% (yoy).
“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Menko Airlangga dalam pembekalan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022),.
Di samping itu, kenaikan harga-harga pangan/kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian.Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah.
Terdapat 21 Provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (3%+1%), dan yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” papar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak telah terjadi di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota.
Realisasi klaster program Penanganan Kesehatan yakni sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp14,83 triliun (8,3%).
Baca Juga
Dengan efektifnya upaya dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah membuat aktivitas perekonomian kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, pekonomian nasional dapat tumbuh 5,01% (yoy).
“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Menko Airlangga dalam pembekalan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022),.
Di samping itu, kenaikan harga-harga pangan/kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian.Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah.
Terdapat 21 Provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (3%+1%), dan yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” papar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak telah terjadi di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota.
Lihat Juga :
tulis komentar anda