Menko Airlangga Optimistis Indonesia Tidak Masuk Jurang Resesi

Dia menejalskan pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada pengendalian pandemi dengan didukung perbaikan sistem ketahanan kesehatan, kemudian dari responsifnya kebijakan ekonomi yang tepat termasuk kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja secara signifikan, serta kesiapan bertransformasi menggunakan teknologi digital dalam banyak bidang di masa depan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun yang berperan dalam percepatan pemulihan pasca pandemi. Adapun per 22 Juli 2022 telah terealisasi hingga Rp146,7 triliun atau 32,2% dari total anggaran PEN tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan strategi pendapatan negara dari windfall profit ekspor komoditas unggulan untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. Anggaran pemerintah, termasuk pemberian subsidi dan bantuan sosial, dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan rentan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Stabilitas harga juga akan terus dijaga pemerintah melalui berbagai langkah responsif seperti operasi pasar, menambah produktivitas untuk meningkatkan pasokan pangan, merampingkan distribusi suplai komoditas pangan, berkomunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga, bekerja sama dengan daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, dan mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.



Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Grand Strategy Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disokong dengan fundamental perekonomian Indonesia yang solid dan telah mampu kembali ke level sebelum pandemi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan cerahnya prospek indikator utama.

"Berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yakni antara lain menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas, meningkatkan proses digitalisasi, mendorong ekonomi hijau, memberantas kemiskinan ekstrem, dan mengoptimalkan fungsi INA," kata Airlangga.

Dia mengatakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, lanjut Airlangga, pemerintah terus menggalakkan pembangunan industri hilir, seperti implementasi pembangunan industri baterai untuk kendaraan listrik.

"Harapannya, pada akhir dekade ini Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur regional untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara," jelasnya.