Menko Airlangga Optimistis Indonesia Tidak Masuk Jurang Resesi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peluang Indonesia masuk ke jurang resesi sangat kecil. Hal itu lantaran peluang Indonesia hanya 3 persen dibandingkan negara lain.

"Di mana angka 100 adalah tren jangka panjang. Dan garis dot itu Indonesia berada dalam indeks di atas 100 dan sesudah Indonesia adalah India," ujar Airlangga dalam acara telekonferensi, Selasa (2/8/2022).



Airlangga mengatakan, berdasarkan leading indicator CEIC seperti keuangan moneter, pasar tenaga kerja, dan industri. Perekonomian Indonesia diperkirakan masih menguat. Dibandingkan negara lain seperti China, AS, dan Eropa yang perekonomiannya melambat Indonesia dan India posisi perekonomian masih menguat.

"Beberapa negara masih ekspansi termasuk di Indonesia. Sehingga dari probabilitas resesi Indonesia bersama India termasuk persentasenya paling rendah," tambah Airlangga.

Dia mengatakan kenaikan harga komoditas mendorong beberapa negara untuk inflasi tinggi, ekonomi melambat, dan resesi ekonomi seperti AS yang sudah dua kali negatif. Sehingga secara teknikal sudah masuk ke dalam resesi dan stagflasi.

Di tengah kenaikan inflasi global tersebut inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,94%, dan ini relatif terkendali jika dibandingkan negara lainnya seperti Jerman yang mengalami inflasi sebesar 7,5% atau Perancis sebesar 6,1%.

Adapun proyeksi probabilitas resesi tertinggi ada pada negara Sri Lanka yang sebesar 85 persen, New Zealand 33 persen, Korea Selatan dan Jepang 25 persen. Secara global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5 persen. Melalui hal itu Airlangga optimistis hingga akhir tahun perekonomian RI masih akan tumbuh. Airlangga optimistis di 2022 ini perekonomian dapat tumbuh sebesar 5,2% year on year (yoy).

"Sampai akhir tahun kami masih optimis kuartal II juga diperkirakan sedikit dari 5 persen. Kalau itu bisa kita juga di kuartal III maka angka 5,2 persen hingga akhir tahun ini bisa kita capai," jelasnya.

Dia menejalskan pertumbuhan ekonomi juga bergantung pada pengendalian pandemi dengan didukung perbaikan sistem ketahanan kesehatan, kemudian dari responsifnya kebijakan ekonomi yang tepat termasuk kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja secara signifikan, serta kesiapan bertransformasi menggunakan teknologi digital dalam banyak bidang di masa depan.

Pada saat yang sama, pemerintah juga melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp455,62 triliun yang berperan dalam percepatan pemulihan pasca pandemi. Adapun per 22 Juli 2022 telah terealisasi hingga Rp146,7 triliun atau 32,2% dari total anggaran PEN tersebut.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan strategi pendapatan negara dari windfall profit ekspor komoditas unggulan untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. Anggaran pemerintah, termasuk pemberian subsidi dan bantuan sosial, dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan rentan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Stabilitas harga juga akan terus dijaga pemerintah melalui berbagai langkah responsif seperti operasi pasar, menambah produktivitas untuk meningkatkan pasokan pangan, merampingkan distribusi suplai komoditas pangan, berkomunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga, bekerja sama dengan daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, dan mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.



Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Grand Strategy Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disokong dengan fundamental perekonomian Indonesia yang solid dan telah mampu kembali ke level sebelum pandemi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan cerahnya prospek indikator utama.

"Berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yakni antara lain menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas, meningkatkan proses digitalisasi, mendorong ekonomi hijau, memberantas kemiskinan ekstrem, dan mengoptimalkan fungsi INA," kata Airlangga.

Dia mengatakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, lanjut Airlangga, pemerintah terus menggalakkan pembangunan industri hilir, seperti implementasi pembangunan industri baterai untuk kendaraan listrik.

"Harapannya, pada akhir dekade ini Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur regional untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara," jelasnya.