Ekonomi RI Tumbuh 3,69% di 2021, Sri Mulyani: Bukan Kinerja Buruk
Selasa, 23 Agustus 2022 - 13:49 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Istimewa
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berhasil mencapai sebesar 3,69% bukan kinerja buruk. Hal itu di tengah tingginya ketidakpastian global akibat belum selesainya pandemi Covid-19.
"Pertumbuhan ekonomi 3,69% bukanlah kinerja yang buruk di tengah tingginya ketidakpastian akibat penyebaran kasus Covid-19 yang masih berfluktuasi selama tahun 2021 serta adanya kebijakan PPKM darurat untuk meredam lonjakan kasus Covid-19 penyebaran varian Delta di triwulan III 2021," ujar dia dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 - 2023, di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Menurut dia PDB Indonesia tahun 2021 telah berhasil melampaui level periode pra-pandemi. Hal tersebut perlu dicatat, mengingat masih banyak negara yang perekonomiannya belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti misalnya, Thailand, Filipina, Malaysia, Meksiko, Jerman, Perancis, Italia dan masih banyak negara lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik 8,6% dari Rp57,3 juta di 2020 menjadi Rp62,2 juta di 2021.
Tak berhenti di situ, tren pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga diikuti dengan perbaikan seluruh indikator kesejahteraan masyarakat. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71% per September 2021, di mana sebelumnya, per September 2020 mencapai 10,19%.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta angkatan kerja pada Agustus 2020-Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07% per Agustus 2020 menjadi 6,49% per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.
"Capaian inflasi tahun 2021 sebesar 1,87%, karena masih lemahnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19," jelasnya.
Selain itu, peningkatan harga komoditas global masih ditransmisikan secara terbatas ke harga domestik. Meskipun demikian, pada paruh kedua 2021, terdapat tren positif pergerakan inflasi yang menunjukkan bahwa terdapat sinyal perbaikan permintaan seiring proses pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung.
Dia mengatakan penurunan kemiskinan dan rasio gini selalu menjadi agenda utama dalam penyusunan kebijakan APBN. Pandemi berdampak pada melebarnya ketimpangan Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka rasio gini pada September 2020 dan Maret 2021.
"Namun kerja keras kita semua merespons dengan kebijakan yang cepat dan tepat maka pada September 2021, ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai membaik yang ditunjukkan oleh penurunan rasio gini baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan," jelas Sri Mulyani.
"Pertumbuhan ekonomi 3,69% bukanlah kinerja yang buruk di tengah tingginya ketidakpastian akibat penyebaran kasus Covid-19 yang masih berfluktuasi selama tahun 2021 serta adanya kebijakan PPKM darurat untuk meredam lonjakan kasus Covid-19 penyebaran varian Delta di triwulan III 2021," ujar dia dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 - 2023, di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Menurut dia PDB Indonesia tahun 2021 telah berhasil melampaui level periode pra-pandemi. Hal tersebut perlu dicatat, mengingat masih banyak negara yang perekonomiannya belum mampu kembali ke kapasitas sebelum pandemi, seperti misalnya, Thailand, Filipina, Malaysia, Meksiko, Jerman, Perancis, Italia dan masih banyak negara lainnya. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat PDB per kapita Indonesia berhasil naik 8,6% dari Rp57,3 juta di 2020 menjadi Rp62,2 juta di 2021.
Tak berhenti di situ, tren pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga diikuti dengan perbaikan seluruh indikator kesejahteraan masyarakat. Perbaikan ekonomi dan program perlindungan sosial berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan ke level single digit 9,71% per September 2021, di mana sebelumnya, per September 2020 mencapai 10,19%.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi juga berhasil menyerap sekitar 2,6 juta angkatan kerja pada Agustus 2020-Agustus 2021 sehingga tingkat pengangguran terbuka turun dari 7,07% per Agustus 2020 menjadi 6,49% per Agustus 2021. Peran krusial APBN dalam menjaga kualitas sumber daya manusia juga ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari 71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.
"Capaian inflasi tahun 2021 sebesar 1,87%, karena masih lemahnya daya beli dan tingkat permintaan masyarakat sebagai dampak dari pandemi Covid-19," jelasnya.
Selain itu, peningkatan harga komoditas global masih ditransmisikan secara terbatas ke harga domestik. Meskipun demikian, pada paruh kedua 2021, terdapat tren positif pergerakan inflasi yang menunjukkan bahwa terdapat sinyal perbaikan permintaan seiring proses pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung.
Dia mengatakan penurunan kemiskinan dan rasio gini selalu menjadi agenda utama dalam penyusunan kebijakan APBN. Pandemi berdampak pada melebarnya ketimpangan Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka rasio gini pada September 2020 dan Maret 2021.
"Namun kerja keras kita semua merespons dengan kebijakan yang cepat dan tepat maka pada September 2021, ketimpangan pendapatan di Indonesia mulai membaik yang ditunjukkan oleh penurunan rasio gini baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan," jelas Sri Mulyani.
(nng)
tulis komentar anda