Kadin Ingin Sektor Kelautan dan Perikanan Jadi Penopang Ekonomi

Meningkatnya produktivitas perikanan dan peningkatan ekspor itu merupakan andil dari adanya dukungan regulasi. Kadin menilai KKP berhasil melakukan gebrakan melalui reformasi perizinan dengan efektifnya Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (Silat) berbasis online. Sistem yang dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini mampu memangkas pengurusan izin dari 14 hari menjadi satu jam saja.

“Banyak dari rekan pelaku usaha juga nelayan sangat terbantu dengan ini. Permohonan izin kapal perikanan di atas 30GT dapat dengan mudah didapatkan sehingga tidak ada hambatan untuk melaut,” kata Yugi.

Ke depan, lanjut dia, sektor perikanan dan kelautan sangat membutuhkan pemulihan jaringan logistik untuk penyerapan hasil produksi yang lebih cepat dan menekan biaya logistik yang masih relatif tinggi.

Senada dengan Yugi, Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman mengapresiasi kebijakan dan inovasi yang dilakukan KKP di bawah nakhoda Menteri Edhy Prabowo. Menurutnya KKP telah sukses melakukan penyederhanaan perizinan sehingga memudahkan para nelayan Aceh yang sebelumnya terkendala. "Dulu perizinan rumit, tapi sekarang tidak lagi," kata dia. (Lihat videonya: Puluhan Pelanggar Lalu Lintas Tak Pakai Masker Diberi Hukuman Berjemur)

Dewan Kehormatan Kadin Nusa Tenggara Barat (NTB) Herry Prihatin mengatakan komunikasi dan sinergi yang terjalin antara KKP dan Kadin daerah turut menjadi andil dalam memajukan usaha di sektor perikanan, utamanya terkait budi daya dan tangkap serta polemik bibit lobster.

"Dengan terbitnya aturan Menteri KKP (Permen KP No 12 Tahun 2020) yang membolehkan bibit lobster untuk dibudidayakan dan diekspor kembali, hal ini menjadi titik tolak bangkitnya usaha bagi pembudi daya dan nelayan, seperti oase di tengah situasi sulit seperti saat pandemi korona sekarang ini," sebut Herry. (Ihsan Amin)