Menangani Perubahan Iklim Global Melalui Yurisdiksi Berkelanjutan
Sabtu, 01 Oktober 2022 - 15:26 WIB
Sebagai perwakilan dari sektor bisnis, Musim Mas Group, sebagai salah satu pelaku bisnis dan produsen kelapa sawit terintegrasi di Indonesia turut membagikan praktik keberlanjutan yang melibatkan pendekatan yurisdiksi.
General Manager Program and Project Musim Mas Group, Rob Nicholls menerangkan, pendekatan yurisdiksi digunakan karena adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi yang dapat memberikan dampak dan perubahan yang kuat.
“Success breeds success. Mulailah dengan proyek kecil yang berdampak sehingga lebih banyak perusahaan dan petani yang akan bergabung. Yang terpenting, bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk meningkatkan skala yang lebih besar," terangnya.
"Saat ini Musim Mas telah terlibat dalam berbagai proyek landscape dan yurisdiksi di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Mengingat pendekatan yurisdiksi melibatkan banyak aktor, koordinasi sangat diperlukan dalam perencanaan hingga implementasi," tambah Rob.
Selaras dengan pandangan Rob akan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Aisyah Silieuw selaku President Director dari Daemeter Consulting menjelaskan, saat ini tengah berlangsung program landscape berbasis yurisdiksi untuk Kabupaten Siak dan Pelalawan yang diinisiasi oleh berbagai pihak swasta, termasuk Musim Mas.
“Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan overlapping supply base, melindungi ekosistem, memberdayakan petani kelapa sawit, dan meningkatkan mata pencaharian, memastikan sasaran produksi kelapa sawit yang berkelanjutan di kedua kabupaten tersebut,” tambahnya.
Dari sisi wadah kemitraan menuju pertanian berkelanjutan, Insan Syafaat, Executive Director, PISAgro turut membagikan pandangan bahwa saat ini perusahaan besar mulai mengimplementasikan pendekatan yurisdiksi untuk melakukan aksi di luar bisnis biasa.
“PISAgro merupakan kemitraan multi pemangku kepentingan untuk mendukung pemerintah meningkatkan kemakmuran petani skala kecil yang merupakan aktor utama dalam industri. Pendekatan yurisdiksi akan membantu berjalannya program ini dimana baik perusahaan swasta hingga UMKM dapat menunjukan keterlibatannya dalam pedoman laporan keberlanjutan,"" pungkasnya.
Sebagai bagian akhir dalam diskusi tersebut, Rizal Algamar menekankan, bahwa saat ini masih ditemukan adanya kesenjangan regional dimana angka investasi pada pembangunan hijau masih minim.
“Oleh karena itu perluasan horizon pendanaan perlu dilakukan sehingga perluasan pertumbuhan hijau dan pemulihan pandemi dapat berkontribusi pada penurunan suhu yang hanya bisa dicapai melalui aksi kolektif perubahan iklim," tutupnya.
General Manager Program and Project Musim Mas Group, Rob Nicholls menerangkan, pendekatan yurisdiksi digunakan karena adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi yang dapat memberikan dampak dan perubahan yang kuat.
“Success breeds success. Mulailah dengan proyek kecil yang berdampak sehingga lebih banyak perusahaan dan petani yang akan bergabung. Yang terpenting, bekerja sama dengan pemerintah daerah adalah kunci untuk meningkatkan skala yang lebih besar," terangnya.
"Saat ini Musim Mas telah terlibat dalam berbagai proyek landscape dan yurisdiksi di Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Mengingat pendekatan yurisdiksi melibatkan banyak aktor, koordinasi sangat diperlukan dalam perencanaan hingga implementasi," tambah Rob.
Selaras dengan pandangan Rob akan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Aisyah Silieuw selaku President Director dari Daemeter Consulting menjelaskan, saat ini tengah berlangsung program landscape berbasis yurisdiksi untuk Kabupaten Siak dan Pelalawan yang diinisiasi oleh berbagai pihak swasta, termasuk Musim Mas.
“Program ini bertujuan untuk menangani permasalahan overlapping supply base, melindungi ekosistem, memberdayakan petani kelapa sawit, dan meningkatkan mata pencaharian, memastikan sasaran produksi kelapa sawit yang berkelanjutan di kedua kabupaten tersebut,” tambahnya.
Dari sisi wadah kemitraan menuju pertanian berkelanjutan, Insan Syafaat, Executive Director, PISAgro turut membagikan pandangan bahwa saat ini perusahaan besar mulai mengimplementasikan pendekatan yurisdiksi untuk melakukan aksi di luar bisnis biasa.
“PISAgro merupakan kemitraan multi pemangku kepentingan untuk mendukung pemerintah meningkatkan kemakmuran petani skala kecil yang merupakan aktor utama dalam industri. Pendekatan yurisdiksi akan membantu berjalannya program ini dimana baik perusahaan swasta hingga UMKM dapat menunjukan keterlibatannya dalam pedoman laporan keberlanjutan,"" pungkasnya.
Sebagai bagian akhir dalam diskusi tersebut, Rizal Algamar menekankan, bahwa saat ini masih ditemukan adanya kesenjangan regional dimana angka investasi pada pembangunan hijau masih minim.
“Oleh karena itu perluasan horizon pendanaan perlu dilakukan sehingga perluasan pertumbuhan hijau dan pemulihan pandemi dapat berkontribusi pada penurunan suhu yang hanya bisa dicapai melalui aksi kolektif perubahan iklim," tutupnya.
tulis komentar anda