Indonesia Luncurkan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari
Rabu, 05 Oktober 2022 - 17:44 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2022 yang merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022.
Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan di sela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa (4/10/2022). Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembahasan Indonesia's Plans for Carbon-positive Forests by 2030.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10/2022).
Acara peluncuran SOIFO 2022 turut dihadiri oleh para Duta Besar Anggota FAO di Roma; Kepala Ekonom, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Máximo Torero; Penasihat Iklim Senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, Sean Babington; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto; Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, juga para delegasi baik yang hadir langsung atau online.
(Baca juga:KLHK Siapkan Ministerial Communique untuk G20)
Melalui SOIFO 2022 ini, Menteri Siti menyampaikan ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia. SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.
Menteri Siti mengajak semua delegasi untuk juga berbagi pengalaman dalam mengelola hutan secara lestari, dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global. “Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan Enhanced NDC ke Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022, yang mencerminkan peningkatan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat; dan 41% menjadi 43,20% bersyarat.
Enhanced NDC ini merupakan transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang sejalan dengan Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan di sela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa (4/10/2022). Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembahasan Indonesia's Plans for Carbon-positive Forests by 2030.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini,” ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/10/2022).
Acara peluncuran SOIFO 2022 turut dihadiri oleh para Duta Besar Anggota FAO di Roma; Kepala Ekonom, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Máximo Torero; Penasihat Iklim Senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, Sean Babington; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto; Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, juga para delegasi baik yang hadir langsung atau online.
(Baca juga:KLHK Siapkan Ministerial Communique untuk G20)
Melalui SOIFO 2022 ini, Menteri Siti menyampaikan ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia. SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.
Menteri Siti mengajak semua delegasi untuk juga berbagi pengalaman dalam mengelola hutan secara lestari, dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global. “Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan Enhanced NDC ke Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022, yang mencerminkan peningkatan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat; dan 41% menjadi 43,20% bersyarat.
Enhanced NDC ini merupakan transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang sejalan dengan Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Lihat Juga :
tulis komentar anda