Pensiun Dini PLTU Butuh Biaya Rp15,32 Kuadriliun, Gimana Nasib Pekerja
Jum'at, 14 Oktober 2022 - 10:41 WIB
Pemensiunan dini PLTU akan menggeser kebutuhan angkatan kerja di sektor pembangkit. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Indonesia membutuhkan investasi hingga USD1 triliun atau setara dengan Rp15,32 kuadriliun untuk mengimplementasikan Net Zero Emission (NZE) di 2060. Rinciannya untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan transmisi dan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara (PLTU).
"Pembiayaan transisi energi makin meningkat karena kami akan menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang membutuhkan biaya besar untuk membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Menurut dia kebijakan transisi energi juga membutuhkan dana perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak kepada masyarakat apabila PLTU dipensiunkan. Pemensiunan dini PLTU akan menggeser kebutuhan angkatan kerja di sektor pembangkit.
"Kami membutuhkan dana tambahan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja sektor pertambangan agar dapat beralih ke energi bersih dan terbarukan," kata Arifin.
Berdasarkan laporan ESDM, Indonesia memiliki potensi 700 Gigawatt (GW) EBT dalam bauran energi di antaranya, energi surya, air, laut, geothermal, hidrogen dan nuklir. Sementara, Institute for Essential Services Reform (IESR) melaporkan rata-rata setiap tahun dibutuhkan untuk mencapai NZE sebesar USD30 - USD 40 miliar selama 30 tahun ke depan atau setara dengan Rp459,4 - Rp612,6 triliun.
Lihat Juga: Kadin dan Pemerintah Indonesia Berpeluang Raih Pendanaan Transisi Energi hingga Rumah Murah dari Inggris
"Pembiayaan transisi energi makin meningkat karena kami akan menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang membutuhkan biaya besar untuk membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Menurut dia kebijakan transisi energi juga membutuhkan dana perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak kepada masyarakat apabila PLTU dipensiunkan. Pemensiunan dini PLTU akan menggeser kebutuhan angkatan kerja di sektor pembangkit.
"Kami membutuhkan dana tambahan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja sektor pertambangan agar dapat beralih ke energi bersih dan terbarukan," kata Arifin.
Berdasarkan laporan ESDM, Indonesia memiliki potensi 700 Gigawatt (GW) EBT dalam bauran energi di antaranya, energi surya, air, laut, geothermal, hidrogen dan nuklir. Sementara, Institute for Essential Services Reform (IESR) melaporkan rata-rata setiap tahun dibutuhkan untuk mencapai NZE sebesar USD30 - USD 40 miliar selama 30 tahun ke depan atau setara dengan Rp459,4 - Rp612,6 triliun.
Lihat Juga: Kadin dan Pemerintah Indonesia Berpeluang Raih Pendanaan Transisi Energi hingga Rumah Murah dari Inggris
(nng)
tulis komentar anda