Menteri Basuki: Targetnya Agar 2024, Bisa Mencapai Target Nol Kawasan Kumuh

Kamis, 27 Oktober 2022 - 10:33 WIB
Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memasang target bahwa pada tahun 2024 target nol kawasan kumuh sudah bisa tercapai. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memasang target bahwa pada tahun 2024 target nol kawasan kumuh sudah bisa tercapai. Sehingga tidak ada lagi kawasan kumuh di kabupaten/kota di Indonesia.



Menteri Basuki mengungkapkan sejak tahun 2021, program penanganan kawasan kumuh diintegrasikan dengan program penanganan kemiskinan ekstrem sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



Merealisasikan hal tersebut pihaknya berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Sosial, BKKBN, BPS, Bappenas, Pemda, serta swasta. Pada tahun 2021 penanganan kemiskinan ekstrem telah dilakukan di 35 kabupaten/kota prioritas.

Kemudian dilanjutkan 212 kabupaten/kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan target 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024. "Targetnya agar tahun 2024 kita bisa mencapai target nol kumuh," ujar Menteri Basuki dalam pernyataannya, Rabu (26/10/2022).



Menteri Basuki menjelaskan, kolaborasi Pemerintah Daerah ( Pemda ) sangat penting dalam keberhasilan penataan kawasan kumuh. Sebab menurutnya akan sulit penanganannya hanya jika dilakukan sendiri.

"Kita bantu bangun infrastrukturnya, kemudian Pemda bersama Kementerian Sosial yang memberdayakan masyarakatnya," sambungnya.

Melalui peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) tahun 2022 dengan mengusung tema “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh” diharapkan bisa mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Semangat hari habibat dunia dan hari kota dunia yaitu dengan membangun dan mengembangkan kawasan nol kumuh melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More