Belanja Pemerintah Pusat Bisa Melonjak hingga Rp1.306,7 Triliun di Semester II
Kamis, 09 Juli 2020 - 16:56 WIB
"Secara rinci, perkiraan belanja pemerintah pusat yang melonjak pada paruh kedua tahun ini akan terdiri dari belanja kementerian/lembaga yang sebesar Rp 486 triliun dan belanja non K/L Rp 820,7 triliun," katanya
Sri Mulyani menilai lonjakan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester II akan disebabkan oleh pelaksanaan dan penyelesaian berbagai kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Terutama, pada sektor kesehatan seperti akselerasi insentif tenaga medis, alat kesehatan, hingga perawatan pasien Covid-19. Kemudian, untuk perlindungan sosial melalui program keluarga harapan, sembako, dan bansos tunai," imbuhnya
Dia menambahkan, kenaikan belanja K/L akan terdiri dari perkiraan belanja pegawai yang akan naik hingga Rp142,6 triliun, belanja barang Rp271,2 triliun, belanja modal Rp99,7 triliun, dan belanja bansos Rp 71,3 triliun.
Sementara untuk peningkatan belanja non-K/L akan dipengaruhi kebijakan penanganan Covid-19 seperti subsidi bunga UMKM, imbal jasa serta penjaminan, dan program kartu pra kerja. "Maupun akibat kenaiakan bunga utang sejalan dengan defisit yang melebar," tandasnya.
Sri Mulyani menilai lonjakan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester II akan disebabkan oleh pelaksanaan dan penyelesaian berbagai kegiatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Terutama, pada sektor kesehatan seperti akselerasi insentif tenaga medis, alat kesehatan, hingga perawatan pasien Covid-19. Kemudian, untuk perlindungan sosial melalui program keluarga harapan, sembako, dan bansos tunai," imbuhnya
Dia menambahkan, kenaikan belanja K/L akan terdiri dari perkiraan belanja pegawai yang akan naik hingga Rp142,6 triliun, belanja barang Rp271,2 triliun, belanja modal Rp99,7 triliun, dan belanja bansos Rp 71,3 triliun.
Sementara untuk peningkatan belanja non-K/L akan dipengaruhi kebijakan penanganan Covid-19 seperti subsidi bunga UMKM, imbal jasa serta penjaminan, dan program kartu pra kerja. "Maupun akibat kenaiakan bunga utang sejalan dengan defisit yang melebar," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda