Menteri ESDM Pilih Konversi Motor BBM ke Listrik Ketimbang Subsidi
Jum'at, 23 Desember 2022 - 17:49 WIB
Menteri ESDM Arifin Tasrif. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan lebih memilih konversi motor bahan bakar minyak (BBM) ke listrik ketimbang memberikan subsidi terhadap pembelian kendaraan listrik. Pemerintah berencana memberikan insentif kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun tahun depan.
"Kalau ESDM sendiri, kita majunya ke konversi motor tua aja, karena ini yang bisa mengurangi BBM, mengurangi emisi, dan manfaatnya juga, motor tua ini kan banyak dipakai masyarakat di pelosok-pelosok. Sehingga mereka juga bisa menghemat biaya energi. Kita juga melihat bengkel-bengkel UMKM bisa hidup. Kalau pabrikan besar, situ-situ saja," kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Lihat SINDOgrafis: Insentif Kendaraan Listrik Belum Tercantum dalam APBN 2023
Sebelumnya, Kementerian ESDM sudah melakukan survei kecil yang dilakukan kepada beberapa golongan masyarakat, seperti guru hingga petani. Dari hasil survei tersebut, respons masyarakat setuju dengan konversi motor listrik. Namun, mereka hanya sanggup mengeluarkan biaya konversi sebanyak Rp 5 juta saja. Sementara, berdasarkan hasil perhitungan Kementerian ESDM, biaya konversi sebetulnya lebih dari Rp 5 juta, idealnya sekitar Rp 7-9 jutaan.
"Sanggupnya, masyarakat untuk nombok. kebutuhannya sekitar untuk konversi Rp 12-14 juta, kalau Rp 5 juta gap itu antara Rp 7 sampai Rp 9 juta. In between antara Rp 7-9 juta berapa, kalau bisa lebih banyak lebih bagus, itu aja, kalau bisa," ujarnya.
Adapun alasan Kementerian ESDM fokus untuk konversi motor lama menjadi motor listrik, karena jumlah motor di Indonesia cukup banyak yakni 120 juta motor. Sehingga berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Oleh karena itulah, Kementerian ESDM berharap jika konversi motor listrik ini berjalan lancar maka konsumsi BBM akan berkurang, dan subsidi BBM bisa dialihkan untuk kepentingan lain.
"Saya bicara konversi motor bekas saja. 120 juta populasi motornya, 1 motor bakar minyak 800 ribu barel. Kalau kita bisa gantiin itu bisa berapa banyak dana yang kita pakai untuk pembangunan lain. Kan masyarakat ini perlu sektor bansos, pangan, nanti ada keseimbangan, kalau konversi ini nanti akan mengurangi subsidi dan BBM," ujarnya.
"Kalau ESDM sendiri, kita majunya ke konversi motor tua aja, karena ini yang bisa mengurangi BBM, mengurangi emisi, dan manfaatnya juga, motor tua ini kan banyak dipakai masyarakat di pelosok-pelosok. Sehingga mereka juga bisa menghemat biaya energi. Kita juga melihat bengkel-bengkel UMKM bisa hidup. Kalau pabrikan besar, situ-situ saja," kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Lihat SINDOgrafis: Insentif Kendaraan Listrik Belum Tercantum dalam APBN 2023
Sebelumnya, Kementerian ESDM sudah melakukan survei kecil yang dilakukan kepada beberapa golongan masyarakat, seperti guru hingga petani. Dari hasil survei tersebut, respons masyarakat setuju dengan konversi motor listrik. Namun, mereka hanya sanggup mengeluarkan biaya konversi sebanyak Rp 5 juta saja. Sementara, berdasarkan hasil perhitungan Kementerian ESDM, biaya konversi sebetulnya lebih dari Rp 5 juta, idealnya sekitar Rp 7-9 jutaan.
"Sanggupnya, masyarakat untuk nombok. kebutuhannya sekitar untuk konversi Rp 12-14 juta, kalau Rp 5 juta gap itu antara Rp 7 sampai Rp 9 juta. In between antara Rp 7-9 juta berapa, kalau bisa lebih banyak lebih bagus, itu aja, kalau bisa," ujarnya.
Adapun alasan Kementerian ESDM fokus untuk konversi motor lama menjadi motor listrik, karena jumlah motor di Indonesia cukup banyak yakni 120 juta motor. Sehingga berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Oleh karena itulah, Kementerian ESDM berharap jika konversi motor listrik ini berjalan lancar maka konsumsi BBM akan berkurang, dan subsidi BBM bisa dialihkan untuk kepentingan lain.
"Saya bicara konversi motor bekas saja. 120 juta populasi motornya, 1 motor bakar minyak 800 ribu barel. Kalau kita bisa gantiin itu bisa berapa banyak dana yang kita pakai untuk pembangunan lain. Kan masyarakat ini perlu sektor bansos, pangan, nanti ada keseimbangan, kalau konversi ini nanti akan mengurangi subsidi dan BBM," ujarnya.
(nng)
tulis komentar anda