Ganjar Usul RUU Prioritas Prolegnas Mudah Diakses Masyarakat
Senin, 16 Januari 2023 - 14:30 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerima kunjungan kerja DPR dalam rangka melakukan sosialisasi Prolegnas RUU prioritas untuk tahun 2023-2024, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (16/1/2023). FOTO/dok.Istimewa
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengusulkan agar 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Prolegnas Tahun 2023-2024 dengan mudah diakses masyarakat.
Provinsi Jateng menjadi daerah ketiga yang mendapatkan sosialisasi Prolegnas RUU prioritas, setelah Provinsi Lampung dan Sulawesi Barat. Adapun jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas 2023 yang disahkan DPR berjumlah 39 RUU.
"Usulan saya yang pertama ada berapa prolegnas, kemudian kontennya, jadi masing-masing RUU itu apa yang ada di sana. Sehingga masyarakat bisa membahas dan memberikan catatan-catatan yang penting," ujar Ganjar saat menerima kunjungan kerja DPR dalam rangka melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas untuk tahun 2023-2024, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (16/1/2023).
Ganjar menyampaikan, draf atau naskah akademik RUU yang masuk dalam Prolegnas 2023 diberikan seluas-luasnya kepada sejumlah perwakilan kelompok masyarakat di daerah-daerah. Kemudian dari perwakilan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, diberikan ke seluruh anggota masyarakat. Dengan pola seperti itu masyaeakat akan semakin mudah dalam memahami RUU yang masuk Prolegnas.
Sehingga masyarakat akan mendapatkan kejelasan, dan juga saran-saran atau masukan dari masyarakat akan lebih tersampaikan ke pemerintah.
"Anggota dewan memberikan highlight itu bagus, tapi butuh ditindaklanjuti. Apakah di daerah ini dibagi ke seluruh hadirin dari kelompok masyarakat, tokoh agama, akademisi semuanya membaca sehingga nanti bisa memberikan feedback yang bagus," jelas Ganjar.
Adapun cara lain yang diusulkan Ganjar kepada anggota DPR RI dalam menyosialisasikan Prolegnas RUU prioritas 2023. Yakni dengan mengoptimalkan kekuatan media sosial yang digunakan oleh banyak masyarakat.
Dengan begitu, Ganjar mengharapkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat bisa terserap dengan baik, sehingga tidak ada ke-39 RUU itu yang menimbulkan masalah di kemudian hari.
Provinsi Jateng menjadi daerah ketiga yang mendapatkan sosialisasi Prolegnas RUU prioritas, setelah Provinsi Lampung dan Sulawesi Barat. Adapun jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas 2023 yang disahkan DPR berjumlah 39 RUU.
"Usulan saya yang pertama ada berapa prolegnas, kemudian kontennya, jadi masing-masing RUU itu apa yang ada di sana. Sehingga masyarakat bisa membahas dan memberikan catatan-catatan yang penting," ujar Ganjar saat menerima kunjungan kerja DPR dalam rangka melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas untuk tahun 2023-2024, di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (16/1/2023).
Ganjar menyampaikan, draf atau naskah akademik RUU yang masuk dalam Prolegnas 2023 diberikan seluas-luasnya kepada sejumlah perwakilan kelompok masyarakat di daerah-daerah. Kemudian dari perwakilan kelompok tersebut, lanjut Ganjar, diberikan ke seluruh anggota masyarakat. Dengan pola seperti itu masyaeakat akan semakin mudah dalam memahami RUU yang masuk Prolegnas.
Sehingga masyarakat akan mendapatkan kejelasan, dan juga saran-saran atau masukan dari masyarakat akan lebih tersampaikan ke pemerintah.
"Anggota dewan memberikan highlight itu bagus, tapi butuh ditindaklanjuti. Apakah di daerah ini dibagi ke seluruh hadirin dari kelompok masyarakat, tokoh agama, akademisi semuanya membaca sehingga nanti bisa memberikan feedback yang bagus," jelas Ganjar.
Adapun cara lain yang diusulkan Ganjar kepada anggota DPR RI dalam menyosialisasikan Prolegnas RUU prioritas 2023. Yakni dengan mengoptimalkan kekuatan media sosial yang digunakan oleh banyak masyarakat.
Dengan begitu, Ganjar mengharapkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat bisa terserap dengan baik, sehingga tidak ada ke-39 RUU itu yang menimbulkan masalah di kemudian hari.
Lihat Juga :
tulis komentar anda