Tolak Beli Gas 3 Kg Hanya di Agen Resmi, Pedagang Warteg: Enggak Bisa Utang
loading...
Pedagang Warung Tegal (Warteg) mengutarakan, ketidaksetujuan mereka terkait rencana pemerintah yang akan membatasi penjualan gas elpiji 3 Kg hanya pada penyalur resmi saja. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pedagang Warung Tegal (Warteg) mengutarakan, ketidaksetujuan mereka terkait rencana pemerintah yang akan membatasi penjualan gas elpiji 3 Kg hanya pada penyalur resmi saja. Salah satu alasannya karena di agen tidak bisa utang layaknya pada warung-warung kecil.
Selain itu Ketua Koordinator Warung Tegal (Warteg) Nusantara (Kowantara), Mukroni juga khawatir penjualan LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP akan mengatur batasan pembelian dalam satu hari. Sehingga, dirinya tidak leluasa menggunakan tabung gas melon untuk melakukan aktivitas memasak.
"Kami terus terang menolak kalau ada pembatasan yang dampaknya mempersulit kami untuk mendapatkan LPG 3 kilo itu," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (20/1/2023).
Mukroni menambahkan, kekhawatiran lainnya yaitu kebijakan ini nantinya akan membuat pedagang warteg kesusahan saat tiba-tiba kehabisan gas ketika sedang memasak. Hal lain yaitu pihaknya takut NIK yang tercantum dalam KTP-nya bocor.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa mekanisme pembatasan tersebut belum diterima detail oleh para pedagang warteg.
"Mekanismenya kami belum mengetahui detail. Sementara kondisi ekonomi kami (pengusaha warteg) juga masih belum pulih sepenuhnya bahkan merosot ya sekarang," ujarnya.
Lebih lanjut Mukroni mengaku saat ini pihaknya masih banyak mendapatkan kesulitan mulai dari harga-harga komoditas yang naik hingga pemerintah berencana lakukan pembatasan tersebut.
"Pemerintah sebenarnya tidak usah bongkar-bongkar pasang yang bisa menyulitkan mekanisme kami untuk mendapatkan LPG 3 Kg," pungkasnya.
Selain itu Ketua Koordinator Warung Tegal (Warteg) Nusantara (Kowantara), Mukroni juga khawatir penjualan LPG 3 Kg dengan menunjukkan KTP akan mengatur batasan pembelian dalam satu hari. Sehingga, dirinya tidak leluasa menggunakan tabung gas melon untuk melakukan aktivitas memasak.
"Kami terus terang menolak kalau ada pembatasan yang dampaknya mempersulit kami untuk mendapatkan LPG 3 kilo itu," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (20/1/2023).
Mukroni menambahkan, kekhawatiran lainnya yaitu kebijakan ini nantinya akan membuat pedagang warteg kesusahan saat tiba-tiba kehabisan gas ketika sedang memasak. Hal lain yaitu pihaknya takut NIK yang tercantum dalam KTP-nya bocor.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa mekanisme pembatasan tersebut belum diterima detail oleh para pedagang warteg.
"Mekanismenya kami belum mengetahui detail. Sementara kondisi ekonomi kami (pengusaha warteg) juga masih belum pulih sepenuhnya bahkan merosot ya sekarang," ujarnya.
Lebih lanjut Mukroni mengaku saat ini pihaknya masih banyak mendapatkan kesulitan mulai dari harga-harga komoditas yang naik hingga pemerintah berencana lakukan pembatasan tersebut.
"Pemerintah sebenarnya tidak usah bongkar-bongkar pasang yang bisa menyulitkan mekanisme kami untuk mendapatkan LPG 3 Kg," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
