Siapkan Ketahanan Pangan

JAKARTA - Jika tidak ada aral melintang, dalam beberapa bulan ke depan proyek food estate di Kalimantan Tengah siap digarap. Proyek ambisius yang digadang-gadang sebagai penyangga pangan nasional ini diharapkan menjadi solusi meski terdapat sejumlah tantangan dalam realisasinya.

Keseriusan pemerintah mengembangkan food estate ini terlihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri meninjau langsung lokasi kawasan pertanian tersebut di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), pekan lalu.

Saat itu Presiden menegaskan food estate akan difungsikan sebagai pusat cadangan logistik nasional. Penggarapannya pun akan terintegrasi dengan melibatkan sejumlah kementerian mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian BUMN, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dengan banyaknya pihak yang terlibat, muncul optimisme dan harapan akan adanya koordinasi yang lebih kuat di lapangan. Hal ini penting karena kendati dari sisi teknis Kementan bertanggung jawab terhadap produksi, dukungan kementerian lain sangat diperlukan karena menyangkut pengadaan infrastruktur, keamanan, dan model bisnis yang akan diterapkan. (Baca: AS Tolak Klaim China pada SUmber Daya Alam di Laut China Selatan)

Proyek pengembangan ketahanan pangan ini sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelum food estate di Kalteng, pemerintah juga pernah menginisiasi proyek serupa di era Orde Baru berupa pengembangan lahan gambut sejuta hektare di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Lalu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah digagas program food estate di Merauke, Papua. Saat itu Merauke ditargetkan menjadi sumber pangan, terutama padi, di wilayah timur Indonesia.

“Pemerintah harus serius melaksanakan program ini (food estate) karena dulu program sejenis semuanya gagal,” kata pengamat pertanian Khudori kepada SINDO Media di Jakarta, Senin (13/7).

Karena itu, menurut dia, untuk merealisasi program ini pemerintah harus melakukan perencanaan dan desain yang matang. “Pemerintah sebaiknya belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut sehingga program ini bisa berhasil dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” katanya.

Di sisi lain dia menyebut bahwa pengembangan food estate untuk menjaga ketahanan pangan nasional memang perlu dilakukan dengan penambahan lahan baru. Hal ini mengingat tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, terutama di Pulau Jawa.

Kendati secara konsep cukup baik, pengembangan proyek food estate seluas 165.000 hektare (ha) itu diperkirakan bakal menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kondisi lahan yang masuk kategori suboptimal alias lahan yang tingkat kesuburannya tidak sebagus di Pulau Jawa. (Baca juga: 18 Lembaga Dirampingkan, Moeldoko: OJK Tidak Termasuk)

Hal ini akan berimbas pada kebutuhan teknologi pertanian serta rekayasa tertentu sehingga akan berimbas pada biaya yang besar. “Ini perlu dilakukan agar produktivitas tanaman padi bisa menyamai di Pulau Jawa,” kata Khudori.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyambut positif pembukaan lahan food estate di Kalteng. Menurutnya, tanpa adanya peringatan dari Badan Pangan Dunia (FAO) terhadap ancaman krisis pangan dunia pun Indonesia harus menambah lahan pertanian untuk tanaman pangan.

Alasannya luas baku lahan pertanian untuk pangan di Indonesia setiap tahunnya selalu berkurang lantaran adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Di sisi lain jumlah pendudukan Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu. “Penambahan lahan untuk food estate ini perlu diapresiasi walaupun dari tingkat kesuburan tanah masih kalah jika dibandingkan lahan di Pulau Jawa,” kata Winarno Tohir.

Bertahap Mulai Oktober

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan pengembangan food estate ini dilaksanakan secara bertahap. Tahun ini akan dimulai pada Oktober dengan luasan sekitar 30.000 ha yang terbagi seluas 20.000 ha di Kabupaten Kapuas dan 10.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau. “Ini menggunakan pola intensifikasi areal eksisting,” kata Suwandi saat dihubungi SINDO Media kemarin.

Mengenai pendanaan, kata Suwandi, akan menggunakan tiga skema, yakni sebagian dari pemerintah, pemerintah dengan swasta, dan sebagian lainnya swasta penuh. Dia memerinci, pembiayaan di areal eksisting dengan intensifikasi berasal dari dana swadaya petani, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sebagian dari pemerintah. “Ini yang kita mulai tahun ini,” katanya. (Baca juga: Hati-hati, Tergantung Utang Luar Negeri Bahaya Bagi Ekonomi Nasional)

Sementara itu di areal ekstensifikasi pembiayaannya kombinasi pendanaan dari pemerintah dan swasta. Pada tahap ini dilakukan pembangunan infrastruktur lahan, yakni berupa jaringan irigasi. Selain itu dibangun sarana dan prasarana pertanian yang akan dimulai pada 2021 mendatang.

Secara keseluruhan, anggaran proyek food estate Kalteng terbagi di beberapa kementerian. Kementerian PUPR yang menggarap rehabilitasi irigasi diperkirakan membutuhkan biaya Rp2,9 triliun. Namun untuk pengerjaan desain rehabilitasi irigasi pada tahun ini dana yang dikeluarkan sebesar Rp49 miliar, yang berasal dari APBN 2020.

Sementara itu kebutuhan dana Kementan diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Khusus untuk tahun ini ada sekitar Rp180 miliar untuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida.

Dalam pengembangan food estate tersebut pemerintah juga akan mengerahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa perusahaan pelat merah yang akan turut mengembangkan kawasan pertanian ini berasal dari sektor produksi, pascapanen hingga industri dan pemasaran. (Baca juga: Harap Sabar, Gaji ke-13 PNS Akan Diumumkan Oktober)

Adapun untuk urusan produksi pemerintah juga akan mengonsolidasikan kelompok-kelompok tani setempat dengan memfasilitasi sarana maupun prasarana produksinya. “Food estate di Kalteng akan memanfaatkan mekanisasi dan modernisasi pertanian berbasis teknologi,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan pihaknya terus menyerap beras dan gabah dari berbagai daerah. Dia memperkirakan hingga akhir tahun ini cadangan pangan dipastikan aman. “Cadangan di Bulog ada 1,4 juta ton. Sampai saat ini tidak ada laporan satu daerah pun di Indonesia mengalami kekurangan pangan,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Terpisah, Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang direncanakan pemerintah atas food estate. Menurutnya, Bulog sudah sering dilibatkan dalam diskusi tersebut.

“Bulog sudah mempersiapkan diri sebagai off taker. Intinya Bulog bersama BUMN kluster pangan sedang berkolaborasi dan mempersiapkan diri untuk itu. Kami ada di hilirnya,” ucap dia. (Lihat videonya: Bawa Lima Gadis di Bawah Umur, Warga Amankan Amor)

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara utuh pembagian kerja dan pengelolaan food estate. Pasalnya upaya membangun lumbung pangan nasional di kawasan tersebut mendapatkan kritikan luas dari masyarakat karena sudah beberapa kali dilakukan, tetapi selalu gagal.

“Kita juga punya kenangan masa lalu gagalnya (pembukaan) lahan sejuta hektare di Kalimantan. Akan tetapi Pak Menteri (Pertanian) coba meyakinkan Komisi IV bahwa konsentrasi di 30.000 ha yang sudah eksisting untuk lahan pertanian,” ujarnya. (Sudarsono/Faorick Pakpahan/Fahmi W Bahtiar)