Sri Mulyani: Salah Respons di 2023, Indonesia Bisa Ikutan Gelap Gulita
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperingatkan, bahwa Indonesia bisa ikut gelap gulita apabila salah merespons gejolak ekonomi global. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memperingatkan, bahwa Indonesia bisa ikut gelap gulita apabila salah merespons gejolak ekonomi global . Seperti diketahui ekonomi dunia pada tahun ini diramalkan banyak pihak bakal gelap dan penuh ketidakpastian.
Meski begitu Sri Mulyani bersyukur bahwa Indonesia masih dalam kondisi baik. Namun Mantan Direktur Bank Dunia itu mengingatkan, Indonesia jangan sampai salah memberikan respons.
"We are in a good shape now (Kami dalam kondisi yang baik sekarang). Kalau kita tidak bagus dalam merespons, kita juga bisa ikut dalam (situasi) gelap gulita," ujar Sri Mulyani dalam kuliah umum secara virtual di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Dia mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) di 2023 dari sisi belanja tetap dijaga. Prioritas nasional tetap, yaitu mendukung pemulihan ekonomi.
"Bedanya kalau dulu kita mengeluarkan belanja kesehatan untuk pandemi bisa sampai Rp 300 triliun, sekarang Rp 176 triliun. Sisanya dipakai untuk prioritas yang lain," ungkap Sri Mulyani.
Menkeu menyebut ini tidak berarti bahwa kesehatan tidak penting, karena reformasi sektor kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) tetap didukung secara penuh, baik itu memperbaiki mulai dari Posyandu, Puskesmas, rumah sakit di daerah, BPJS Kesehatan, dan menangani masalah yang non COVID-19 seperti stunting, tuberculosis (TBC), diabetes, dan lainnya.
"Semuanya sekarang menjadi persoalan yang harus kita waspadai. Pendidikan juga (anggarannya) Rp612 triliun, ini tertinggi. Saya selalu mengatakan ketika saya menjadi Menkeu tahun 2006, APBN-nya enggak sampai Rp600 triliun, tapi tahun ini pendidikan saja Rp 612 triliun," tambah Sri Mulyani.
Menurutnya hal itu menggambarkan niat pemerintah untuk terus menjaga dan membangun pondasi Indonesia. Kalau Indonesia ingin menjadi negara high-income, sumber daya manusia (SDM) adalah aspek yang paling penting.
"Kita tidak hanya dalam bentuk belanja dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L), Kemendikbud dan Kemenag yang mengelola sektor pendidikan, tapi sekarang kita juga punya dana abadi LPDP yang sudah mencapai lebih dari Rp130 triliun," katanya.
Meski begitu Sri Mulyani bersyukur bahwa Indonesia masih dalam kondisi baik. Namun Mantan Direktur Bank Dunia itu mengingatkan, Indonesia jangan sampai salah memberikan respons.
"We are in a good shape now (Kami dalam kondisi yang baik sekarang). Kalau kita tidak bagus dalam merespons, kita juga bisa ikut dalam (situasi) gelap gulita," ujar Sri Mulyani dalam kuliah umum secara virtual di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Dia mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) di 2023 dari sisi belanja tetap dijaga. Prioritas nasional tetap, yaitu mendukung pemulihan ekonomi.
"Bedanya kalau dulu kita mengeluarkan belanja kesehatan untuk pandemi bisa sampai Rp 300 triliun, sekarang Rp 176 triliun. Sisanya dipakai untuk prioritas yang lain," ungkap Sri Mulyani.
Menkeu menyebut ini tidak berarti bahwa kesehatan tidak penting, karena reformasi sektor kesehatan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) tetap didukung secara penuh, baik itu memperbaiki mulai dari Posyandu, Puskesmas, rumah sakit di daerah, BPJS Kesehatan, dan menangani masalah yang non COVID-19 seperti stunting, tuberculosis (TBC), diabetes, dan lainnya.
"Semuanya sekarang menjadi persoalan yang harus kita waspadai. Pendidikan juga (anggarannya) Rp612 triliun, ini tertinggi. Saya selalu mengatakan ketika saya menjadi Menkeu tahun 2006, APBN-nya enggak sampai Rp600 triliun, tapi tahun ini pendidikan saja Rp 612 triliun," tambah Sri Mulyani.
Menurutnya hal itu menggambarkan niat pemerintah untuk terus menjaga dan membangun pondasi Indonesia. Kalau Indonesia ingin menjadi negara high-income, sumber daya manusia (SDM) adalah aspek yang paling penting.
"Kita tidak hanya dalam bentuk belanja dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L), Kemendikbud dan Kemenag yang mengelola sektor pendidikan, tapi sekarang kita juga punya dana abadi LPDP yang sudah mencapai lebih dari Rp130 triliun," katanya.
(akr)
Explore More