Bikin Transparan dan Efisien, Legislator Dukung IPO PGE
loading...
Public expose PT Pertamina Geothermal Energy awal bulan lalu. IPO PGE diyakini akan meningkatkan kinerja perusahaan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR yang membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) positif bagi perusahaan. Sebab, dengan menjadi perusahaan terbuka yang wajib menerapkan prinsip transparansi, kinerja PGE diharapkan akan lebih efisien dan meningkat.
"Jadi jika ada pihak-pihak yang menolak IPO PGE, justru bisa dinilai tidak menghendaki PGE lebih transparan dan lebih efisien. Dan saya duga, memang ada yang menghendaki kondisi demikian," kata Anggota Komisi BUMN (VI) DPR Andre Rosiade, dikutip dari Antara, Kamis (16/02/2023).
Menurut dia, dengan prinsip keterbukaan, semua pihak bisa menilai kinerja PGE sehingga akan mencegah terjadinya penyelewengan di dalam perusahaan. Karena itu, Andre menilai aneh jika hal positif itu justru masih tidak dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. "Ini yang harus kita waspadai," tegasnya.
Terkait isu privatisasi yang ikut merebak, Andre menilai hal itu berlebihan karena saham PGE yang dilepas ke publik hanya sekitar 25%. Dengan demikian, tidak ada perpindahan kepemilikan dari Pertamina ke pihak swasta atau asing. Garis kebijakan perusahaan dan kontrol organisasi menurutnya sepenuhnya tetap berada di tangan Pertamina.
Dia pun mencontohkan BUMN yang sukses setelah mencatatkan sahamnya di lantai bursa seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan juga perusahaan tambang seperti PT Bukit Asam, Aneka Tambang, dan lain-lain. Andre mengingatkan bahwa status perusahaan-perusahaan tersebut tidak berubah, tetap BUMN. "Tidak ada kepemilikan yang beralih ketika mereka menjadi perusahaan terbuka. Nah, begitu juga dengan PGE, tidak akan ada kepemilikan yang berubah. Jangan lupa, saham yang dilepas PGE juga hanya 25%,” jelasnya.
Dia menambahkan, IPO adalah mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan. Andre juga menekankan bahwa PGE perlu melakukan IPO mengingat panas bumi butuh investasi besar. Melalui IPO, jelas dia, PGE bisa memperoleh dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, dan bukan dalam bentuk pinjaman. "Kalau pinjam ke bank kan harus mengembalikan. Tetapi ini kan tidak, hanya sharing keuntungan saja seiring dengan sharing risiko tentunya," tuturnya.
PGE, yang merupakan bagian dari Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), rencananya melepas sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 saham biasa dengan harga pelaksanaan penawaran perdana dengan kisaran Rp820 hingga Rp945. Lewat penawaran umum perdana saham, PGE menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp9,78 triliun. Alokasi hasil IPO akan digunakan oleh perseroan salah satunya untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex).
Periode penawaran umum perdana saham PGE dijadwalkan berlangsung 20-22 Februari 2023. Pencatatan perdana di papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Februari 2023. Dalam penawaran umum perdana saham, PGE menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. PGE juga menunjuk CLSA, Credit Suisse, dan HSBC sebagai international selling agents.
"Jadi jika ada pihak-pihak yang menolak IPO PGE, justru bisa dinilai tidak menghendaki PGE lebih transparan dan lebih efisien. Dan saya duga, memang ada yang menghendaki kondisi demikian," kata Anggota Komisi BUMN (VI) DPR Andre Rosiade, dikutip dari Antara, Kamis (16/02/2023).
Menurut dia, dengan prinsip keterbukaan, semua pihak bisa menilai kinerja PGE sehingga akan mencegah terjadinya penyelewengan di dalam perusahaan. Karena itu, Andre menilai aneh jika hal positif itu justru masih tidak dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. "Ini yang harus kita waspadai," tegasnya.
Terkait isu privatisasi yang ikut merebak, Andre menilai hal itu berlebihan karena saham PGE yang dilepas ke publik hanya sekitar 25%. Dengan demikian, tidak ada perpindahan kepemilikan dari Pertamina ke pihak swasta atau asing. Garis kebijakan perusahaan dan kontrol organisasi menurutnya sepenuhnya tetap berada di tangan Pertamina.
Dia pun mencontohkan BUMN yang sukses setelah mencatatkan sahamnya di lantai bursa seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan juga perusahaan tambang seperti PT Bukit Asam, Aneka Tambang, dan lain-lain. Andre mengingatkan bahwa status perusahaan-perusahaan tersebut tidak berubah, tetap BUMN. "Tidak ada kepemilikan yang beralih ketika mereka menjadi perusahaan terbuka. Nah, begitu juga dengan PGE, tidak akan ada kepemilikan yang berubah. Jangan lupa, saham yang dilepas PGE juga hanya 25%,” jelasnya.
Dia menambahkan, IPO adalah mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan. Andre juga menekankan bahwa PGE perlu melakukan IPO mengingat panas bumi butuh investasi besar. Melalui IPO, jelas dia, PGE bisa memperoleh dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, dan bukan dalam bentuk pinjaman. "Kalau pinjam ke bank kan harus mengembalikan. Tetapi ini kan tidak, hanya sharing keuntungan saja seiring dengan sharing risiko tentunya," tuturnya.
PGE, yang merupakan bagian dari Subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), rencananya melepas sebanyak-banyaknya 10.350.000.000 saham biasa dengan harga pelaksanaan penawaran perdana dengan kisaran Rp820 hingga Rp945. Lewat penawaran umum perdana saham, PGE menargetkan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp9,78 triliun. Alokasi hasil IPO akan digunakan oleh perseroan salah satunya untuk kebutuhan belanja modal (capital expenditure/capex).
Periode penawaran umum perdana saham PGE dijadwalkan berlangsung 20-22 Februari 2023. Pencatatan perdana di papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 Februari 2023. Dalam penawaran umum perdana saham, PGE menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, dan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. PGE juga menunjuk CLSA, Credit Suisse, dan HSBC sebagai international selling agents.
(fai)
Lihat Juga :
