Tabungan Masyarakat Rp690 Triliun Ngendon di Bank, Jokowi: Segera Belanjakan!

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti, besarnya kenaikan tabungan masyarakat di bank yang mencapai Rp690 triliun. Menurutnya jika uang itu dibelanjakan oleh masyarakat, maka dampaknya besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia .



Jokowi sendiri berharap setelah PPKM dicabut, konsumsi masyarakat atau belanja masyarakat pada 2023 akan mengalami kenaikan. Hal ini menurut dia, akan memunculkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Kewajiban para gubernur adalah bagaimana menjaga agar konsumsi rumah tangga itu terjaga dan meningkat. Kita tahu di 2022 konsumsi masyarakat, rumah tangga, di angka 4,93% dan kita harapkan di 2024 nanti bisa muncul ke 5,4%," ujar Jokowi dalam arahannya kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Kalau ini terjadi, Jokowi berkata pertumbuhan ekonomi nasional otomatis juga akan naik. Oleh sebab itu, dia berpesan bahwa hal-hal berkaitan dengan spending atau belanja masyarakat jangan sampai ada yang menahan-nahan.

"Saya berikan contoh hal kecil, tapi itu sebetulnya besar, yaitu event seni dan event olahraga. Itu adalah belanja masyarakat di tahun 2022, belanja masyarakat yang ditahan itu ada di bank kita bisa mengecek. Berapa sih kenaikan tabungan masyarakat di bank di tahun 2022 itu? Ada Rp690 triliun," ucap Jokowi.



Dia mengatakan, dana masyarakat ditahan dan tidak dibelanjakan, ini artinya masyarakat ngerem tidak ingin belanja, tidak ingin datang ke restoran, tidak ingin datang ke mal, dan bahkan tidak ingin datang ke toko. Mereka merasa lebih baik uangnya disimpan di bank.

"Ini tidak boleh. Kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk mentrigger pertumbuhan ekonomi kita," ungkap Jokowi.

Terkait event seni dan olahraga, diperkirakan di tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event olah raga dan seni, yang dinilainya bagus untuk ekonomi RI. "Sehingga, kemarin saya sudah titip ke Kapolri dan sekarang saya ketemu gubernur, wakil gubernur, dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat," ucapnya.

Hal ini karena menyangkut belanja masyarakat yang ditahan Rp690 triliun agar bisa keluar. Bahkan, menurutnya tidak apa-apa jika dana tersebut digunakan untuk nonton konser, nonton sepakbola, atau entah makan di warung, PKL, belanja kaos, atau event olahraga.

"Karena problemnya setelah saya ketemu bersama EO itu kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. 2 hari sebelum hari H, izin baru keluar, 3 hari sebelum hari H izin baru keluar, saya sudah perintahkan Kapolri izin sebulan sebelumnya sudah harus keluar, syukur bisa 2 bulan sebelumnya, sehingga yang memiliki acara bisa mempromosikan acara dengan baik, bukan 2 hari sebelumnya," tegas Jokowi.

Dia mengatakan bahwa baru 2 hari yang lalu hal tersebut disepakati. Sehingga, dia meminta pemda yang berwenang memberi izin, disampaikan agar juga sebulan sebelumnya.

"Juga yang berkaitan dengan wisata desa, wisata di daerah itu dibuka, jangan lagi ada yang mengerem masalah itu. Ini juga menyangkut belanja konsumsi masyarakat konsumsi rumah tangga, hati-hati mengenai ini, kelihatannya sepele tapi jangan sampai Rp690 triliun itu tetap ngendon ditabung di bank. Tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi," tegasnya lagi.

Dia berpesan pada pemda agar memperbaiki dan mempromosikan yang namanya wisata di kampung, di desa, dan di daerah. Dia juga minta dipromosikan agar masyarakat datang ke tempat itu untuk membelanjakan uangnya, sehingga juga mendorong UMKM yang berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya.

"Rumusnya justru kita dorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat saat ini, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," pungkas Jokowi.