Ojol Ajak Penumpang Ikut Demo Menolak Jalan Berbayar, Garda: Tolak ERP Harga Mati
loading...
Ilustrasi ojek online (ojol). Foto/MPI/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Wacana penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta masih diwarnai pro kontra.
Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) tetap bersikukuh menolak rencana tersebut bahkan mengancam akan melakukan demo yang lebih besar di Ibu Kota.
"Garda Indonesia akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua dari rekan-rekan pengemudi ojol, rekan-rekan kurir pengantar barang, rekan-rekan klub sepeda motor, rekan-rekan komunitas sepeda motor lainnya maupun semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono melalui keterangan tertulis, Kamis (23/2/2023).
Igun menyebut ERP merupakan produk gagal di beberapa negara. Menurut dia, ERP juga bukti pemerintah provinsi tidak becus mengurus transportasi massal lalu membebankan kepada transportasi lainnya. Dia juga menilai ERP merupakan solusi bagi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan. Tunjukan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan,"
tukasnya.
Dia menuding ERP adalah program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya.
"ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya. Ini sangat tidak adil bagi kami rakyat kecil," cetusnya.
Lebih lanjut, Garda meminta kepada DPR-RI, presiden, pemerintah pusat, DPRD DKI Jakarta, maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan kebijakan penerapan ERP sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap negaranya. “Menolak ERP adalah harga mati yang akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan sampai kapan pun,” tandas Igun.
Sebagai informasi, kebijakan ERP tercantum dalam Raperda PL2SE yang akan diterapkan setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB. Adapun besaran usulan tarif dari Dishub DKI senilai Rp5.000-19.900. Kebijakan ERP rencananya bakal diterapkan di 25 ruas jalan protokol Ibu Kota.
Saat ini kebijakan ERP juga tengah dibahas di tingkat DPRD DKI. Namun, dua kali agenda rapat terkait ERP selalu ditunda akibat ketidakhadiran perwakilan Pemprov DKI.
Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda) tetap bersikukuh menolak rencana tersebut bahkan mengancam akan melakukan demo yang lebih besar di Ibu Kota.
"Garda Indonesia akan menurunkan massa lebih besar bersama seluruh lapisan masyarakat pengguna roda dua dari rekan-rekan pengemudi ojol, rekan-rekan kurir pengantar barang, rekan-rekan klub sepeda motor, rekan-rekan komunitas sepeda motor lainnya maupun semua lapisan masyarakat pengguna kendaraan apapun yang tidak setuju dan menolak adanya ERP," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono melalui keterangan tertulis, Kamis (23/2/2023).
Igun menyebut ERP merupakan produk gagal di beberapa negara. Menurut dia, ERP juga bukti pemerintah provinsi tidak becus mengurus transportasi massal lalu membebankan kepada transportasi lainnya. Dia juga menilai ERP merupakan solusi bagi mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"ERP bukan solusi mengendalikan kemacetan. Tunjukan kepada masyarakat hasil kajian terbuka dan independen bahwa ERP akan mengendalikan kemacetan,"
tukasnya.
Dia menuding ERP adalah program bisnis pemerintah kepada rakyatnya karena melibatkan anggaran dari rakyat untuk pengadaannya lalu mengutip uang dari rakyat untuk pelaksanaannya.
"ERP hanya akan menjadi sumber menambah pundi-pundi kekayaan/penghasilan bagi para oknum pejabat secara tidak langsung karena adanya uang kas masuk ke instansi pemerintahan lalu akan menambahkan insentif bagi para pejabatnya. Ini sangat tidak adil bagi kami rakyat kecil," cetusnya.
Lebih lanjut, Garda meminta kepada DPR-RI, presiden, pemerintah pusat, DPRD DKI Jakarta, maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan kebijakan penerapan ERP sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap negaranya. “Menolak ERP adalah harga mati yang akan terus kami perjuangkan untuk dibatalkan sampai kapan pun,” tandas Igun.
Sebagai informasi, kebijakan ERP tercantum dalam Raperda PL2SE yang akan diterapkan setiap hari pukul 05.00-22.00 WIB. Adapun besaran usulan tarif dari Dishub DKI senilai Rp5.000-19.900. Kebijakan ERP rencananya bakal diterapkan di 25 ruas jalan protokol Ibu Kota.
Saat ini kebijakan ERP juga tengah dibahas di tingkat DPRD DKI. Namun, dua kali agenda rapat terkait ERP selalu ditunda akibat ketidakhadiran perwakilan Pemprov DKI.
(ind)
Explore More