Gubernur BI Sebut Perjuangan Melawan Inflasi Masih Terus Berlanjut
loading...
Inflasi pangan jelang Ramadhan mendapat perhatian dari BI dan pemerintah. Foto/EkoPurwanto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia ( BI ) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya terus berkomitmen mengendalikan inflasi . Menurut Perry, Indonesia masih harus mewaspadai ketahanan pangan secara khusus di bulan Ramadhan dan saat menghadapi cuaca buruk yang dinilai bisa mengganggu produksi pangan.
“Kita optimistis pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 4,5% hingga 5,3% asal bisa mendorong konsumsi pangan. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) kita di semester I masih di atas 5%, maka perjuangan masih terus berlanjut,” ujar Perry dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Makassar, Minggu (5/3/2023).
Perry menambahkan, terdapat beberapa tantangan utama pengendalian inflasi ke depan. Di antaranya, kendala produksi dan distribusi, hilirisasi pangan, ketahanan pangan, dan digitalisasi pangan.
Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah memiliki tujuh program unggulan GNPIP, yakni optimalisasi pasar murah, penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana prasarana produksi. Selanjutnya, penguatan kerja sama antar-daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi dan data pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
“Kami juga akan melakukan penguatan GNPIP berdasarkan wilayah dan fokus komoditas, seperti Kalimantan difokuskan untuk inovasi budidaya pertanian dan kelancaran distribusi. Sumatra produktivitas, nilai tambah, dan KAD terintegrasi dan lain sebagainya,” paparnya.
Perry melanjutkan, BI melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga akan turut bergerak dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang disebutkan sebelumnya.
“Terdapat target yang ingin kami capai di 2023, seperti menciptakan pasar murah di 4.683 titik, menciptakan 108 kerja sama antardaerah dan lainnya. Sehingga bisa menurunkan inflasi pangan di Indonesia,” pungkasnya.
“Kita optimistis pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 4,5% hingga 5,3% asal bisa mendorong konsumsi pangan. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) kita di semester I masih di atas 5%, maka perjuangan masih terus berlanjut,” ujar Perry dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Makassar, Minggu (5/3/2023).
Perry menambahkan, terdapat beberapa tantangan utama pengendalian inflasi ke depan. Di antaranya, kendala produksi dan distribusi, hilirisasi pangan, ketahanan pangan, dan digitalisasi pangan.
Untuk mengatasi kendala itu, pemerintah memiliki tujuh program unggulan GNPIP, yakni optimalisasi pasar murah, penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana prasarana produksi. Selanjutnya, penguatan kerja sama antar-daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur TIK, digitalisasi dan data pangan, serta penguatan koordinasi dan komunikasi.
“Kami juga akan melakukan penguatan GNPIP berdasarkan wilayah dan fokus komoditas, seperti Kalimantan difokuskan untuk inovasi budidaya pertanian dan kelancaran distribusi. Sumatra produktivitas, nilai tambah, dan KAD terintegrasi dan lain sebagainya,” paparnya.
Perry melanjutkan, BI melalui 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga akan turut bergerak dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang disebutkan sebelumnya.
“Terdapat target yang ingin kami capai di 2023, seperti menciptakan pasar murah di 4.683 titik, menciptakan 108 kerja sama antardaerah dan lainnya. Sehingga bisa menurunkan inflasi pangan di Indonesia,” pungkasnya.
(uka)
Explore More