Rafael Alun Diduga Kemplang Pajak, Kok Bisa?

Jum'at, 10 Maret 2023 - 22:50 WIB
loading...
Rafael Alun Diduga Kemplang...
Yustinus Prastowo mengungkapkan, ada dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo (RAT) tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh). Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo mengungkapkan, dugaan bahwa Rafael Alun Trisambodo (RAT) tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Seperti diketahui RAT telah resmi diberhentikan sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kemenkeu.

"Detailnya saya belum tahu, tapi sepertinya terkait dengan PPh orang pribadi," ujar Yustinus di Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Baca Juga: Rafael Alun Simpan Uang Puluhan Miliar di Safe Deposit Box, Apa Itu?

Dia pun menyebut ada beberapa kemungkinan yang menguatkan dugaan bahwa Rafael tidak memenuhi kewajiban membayar PPh-nya. "Mungkin ada yang kurang bayar, atau ada (aset) yang belum dilaporkan," ungkapnya.

Baca Juga: Dipecat dari Ditjen Pajak Rafael Alun Tak Dapat Pensiun, Ini Sebabnya!

Yustinus pun menjelaskan keterkaitan antara aset dan pendapatan Rafael tersebut. "Jadi hubungannya, dia punya aset belum dilaporkan, nah aset ini menghasilkan income. Income ini yang belum dibayar pajaknya," tambahnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DJP Bidik Wajib Pajak...
DJP Bidik Wajib Pajak Baru, Sasar Data Rekening hingga Pelat Nomor Kendaraan
Era Coretax Didorong...
Era Coretax Didorong Jadi Momentum Reformasi Pemotongan Pajak Penghasilan
Said Iqbal Berhasil...
Said Iqbal Berhasil Bertemu Purbaya: Sodorkan Draf Reformasi Pajak JHT, Buruh Batal Demo Besok
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Tanggapan Resmi DJP
Purbaya Dijadwalkan...
Purbaya Dijadwalkan Uji Coba Perbaikan Coretax Pekan Depan
Seret, Penerimaan Pajak...
Seret, Penerimaan Pajak hingga Akhir Juni 2026 Belum Menyentuh Separuh Target APBN
Meraih Hak Pemajakan...
Meraih Hak Pemajakan Indonesia melalui Implementasi PPh Digital Asing yang Sederhana
PP 20/2026: Menambah...
PP 20/2026: Menambah Penerimaan Negara atau Menambah Beban UMKM?
Sidang Kasus Chromebook...
Sidang Kasus Chromebook Nadiem Makarim, JPU Hadirkan Ahli dari Dirjen Pajak
Rekomendasi
Meski Dihujani Puluhan...
Meski Dihujani Puluhan Rudal Rusia, Kenapa Jumlah Korban Tewas di Ukraina Tidak Banyak?
DPR Minta KPK Transparan...
DPR Minta KPK Transparan Usut Kasus Dugaan Gratifikasi Menhut
Pakar: Penempatan Dana...
Pakar: Penempatan Dana SAL Sesuai UU APBN 2026, Kebijakan Purbaya Dinilai Tepat
Berita Terkini
DJP Bidik Wajib Pajak...
DJP Bidik Wajib Pajak Baru, Sasar Data Rekening hingga Pelat Nomor Kendaraan
Jaga Distribusi BBM...
Jaga Distribusi BBM di Aceh, Pertamina Patra Niaga Perkuat Operasional Terminal
LPEU MUI Luncurkan Perumahan...
LPEU MUI Luncurkan Perumahan Merah Putih di Bogor, Terapkan Konsep Syariah Bebas Riba
PHK Masih Terus Berlanjut,...
PHK Masih Terus Berlanjut, 30.000-an Karyawan Jadi Korban
Dana Pensiun PNS Malaysia...
Dana Pensiun PNS Malaysia Jadi Korban eFishery, Kerugian Capai Rp855 Miliar
Harga Emas Antam Hari...
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Rp2,61 Juta per Gram, Berikut Rinciannya
Infografis
Indonesia Demam Pajak,...
Indonesia Demam Pajak, 5 Negara Ini Bebas Pajak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved