BI: Gelombang Kedua Covid-19 Bikin Stimulus Tidak Efektif

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai kontraksi ekonomi global akan tetap berlanjut sehingga pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Kondisi tersebut di dorong gelombang kedua Covid-19 di beberapa negara serta mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal sejalan dengan penerapan protokol kesehatan. Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako mengatakan perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh dalam mendorong pemulihan ekonomi di banyak negara menjadi terbatas.

"Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula dan menurunkan tekanan inflasi global. Selain itu, ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat didorong oleh lambatnya pemulihan ekonomi global serta kembali meningkatnya tensi geopolitik AS vs Tiongkok," kata Onny di Jakarta, Senin (20/7/2020).



Menurut dia pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II/2020 diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam, dengan level terendah pada Mei 2020. "Perkembangan ini dipengaruhi oleh oleh kontraksi ekonomi domestik pada April-Mei 2020 sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19," katanya.

Namun perkembangan terkini Juni 2020, menunjukkan perekonomian mulai membaik seiring relaksasi PSBB, meskipun belum kembali kepada level sebelum pandemi Covid-19. Perkembangan tersebut disertai dengan ketahanan eksternal perekonomian yang tetap baik, inflasi yang rendah, serta stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran yang tetap terjaga.



Dengan demikian, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat kebijakan suku bunga dengan empat langkah bauran kebijakan. Pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, memperkuat sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah melalui pembelian SBN dari pasar Perdana secara terukur serta berbagi beban dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan UMKM dan korporasi.

Lalu ketiga, memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta keempat, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.