Banyak Jalan Rusak di Daerah, MTI Sebut Kesenjangan Infrastruktur Masih Lebar
Minggu, 21 Mei 2023 - 23:53 WIB
loading...
Kondisi jalan yang rusak di provinsi Lampung. Foto/Dok PUPR
A
A
A
JAKARTA - Viralnya pemberitaan jalan rusak di sejumlah wilayah di Lampung beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
Utamanya infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.
"Sejumlah jalan rusak di daerah seakan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat," ujar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (21/5/2023).
Padahal, sambung dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua terus menggenjot pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol.
"Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara. Namun faktanya di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh," tukasnya.
Menurut dia, di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan lainnya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh dari kata layak.
"Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," tuturnya.
Baca juga: Giliran Jalan di Jambi yang Ditinjau Jokowi: Rusak Parah
Meski sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan, tanggung jawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggung jawab gubernur, jalan kabupaten atau kota tanggung jawab bupati atau walikota, tapi buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah.
"Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Karena anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan," ungkapnya.
Baca juga: KPK Beberkan Titik Rawan Korupsi Proyek Infrastruktur Jalan
Djoko menambahkan, jalan yang sebenarnya menjadi akses beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan. Selain menghambat perjalanan juga sering memicu kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.
"Mirisnya, meskipun masyarakat sudah menyampaikan aspirasi ke Pemda namun hasilnya tidak seusai harapan masyarakat. Terkadang truk-truk besar yang lalu lalang dengan muatan puluhan ton (melebihi muatan) turut memperparah kondisi jalan," tutup Djoko.
Utamanya infrastruktur jalan banyak yang belum tersentuh dan berbanding terbalik dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat.
"Sejumlah jalan rusak di daerah seakan sulit tersentuh anggaran pembangunan dari pusat," ujar Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (21/5/2023).
Padahal, sambung dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode kedua terus menggenjot pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol.
"Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi penggerak ekonomi suatu negara. Namun faktanya di republik ini kesenjangan infrastrukturnya masih jauh," tukasnya.
Menurut dia, di tengah gencarnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera dan lainnya, ada ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional yang jauh dari kata layak.
"Entah itu rusak atau belum diaspal, hingga kendaraan sulit untuk melintas. Alhasil, roda perekonomian yang harus bisa menyentuh ke dusun-dusun jelas bisa terhambat," tuturnya.
Baca juga: Giliran Jalan di Jambi yang Ditinjau Jokowi: Rusak Parah
Meski sudah ada pembagian kewenangan membangun jalan, tanggung jawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi tanggung jawab gubernur, jalan kabupaten atau kota tanggung jawab bupati atau walikota, tapi buruknya tata kelola pemerintahan turut memperparah kondisi jalan di daerah.
"Andai ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, kerap anggaran itu dikorupsi oleh oknum kepala daerah. Karena anggaran terbesar dalam APBD adalah membangun infrastruktur jalan," ungkapnya.
Baca juga: KPK Beberkan Titik Rawan Korupsi Proyek Infrastruktur Jalan
Djoko menambahkan, jalan yang sebenarnya menjadi akses beraktivitas justru mengkhawatirkan untuk digunakan. Selain menghambat perjalanan juga sering memicu kecelakaan hingga merenggut korban jiwa.
"Mirisnya, meskipun masyarakat sudah menyampaikan aspirasi ke Pemda namun hasilnya tidak seusai harapan masyarakat. Terkadang truk-truk besar yang lalu lalang dengan muatan puluhan ton (melebihi muatan) turut memperparah kondisi jalan," tutup Djoko.
(ind)
Lihat Juga :
