Pak Bas Wanti-Wanti Anak Buahnya Soal Korupsi: Godaan Proses Lelang Sangat Besar
loading...
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan, anak buahnya soal besarnya godaan saat proses lelang, sehingga harus kuat menjaga integritas. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan, anak buahnya soal besarnya godaan saat proses lelang, sehingga harus kuat menjaga integritas. Hal ini disampaikan saat menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas ( PAKU Integritas ) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5).
PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara. Adapun PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama yaitu executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara.
"Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Sehingga saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi dan berimprovisasi,” kata Menteri Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (26/5/2023).
Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud). Sembilan strategi tersebut terdiri dari re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP.
Risk management di Unor, Balai, dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai; pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal; dan continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).
"Sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan. Sehingga kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja," bebernya.
"Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara. Adapun PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama yaitu executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara.
"Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Sehingga saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi dan berimprovisasi,” kata Menteri Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (26/5/2023).
Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud). Sembilan strategi tersebut terdiri dari re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP.
Risk management di Unor, Balai, dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai; pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal; dan continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).
"Sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan. Sehingga kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja," bebernya.
"Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
