Menteri Basuki Minta Anggaran Kementeriannya Naik Jadi Rp128,15 Triliun
loading...
Menteri Basuki Hadimuljono meminta anggaran kementeriannya dinaikkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajukan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 sebesar Rp128,15 triliun. Pagu indikatif ini naik dari tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp125 triliun.
"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Pagu indikatif tersebut rinciannya yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga Rp49 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun. Kemudian Ditjen Perumahan Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar, dan SIBBP Rp1,39 triliun.
"Di Bina Marga ini kelihatan tetap dari 2022, namun kami melihat nanti tahun 2024 masih ada inpres jalan daerah yang sekarang 32, yang mungkin nanti multi years ke depannya dan mungkin 2024 akan ada alokasinya. Jadi akan ada tambahan," katanya.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut. Hal itu guna masyarakat dapat menikmati hasilnya.
Prioritas utama pada tahun depan tersebut yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.
"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Pagu indikatif tersebut rinciannya yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga Rp49 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun. Kemudian Ditjen Perumahan Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar, dan SIBBP Rp1,39 triliun.
"Di Bina Marga ini kelihatan tetap dari 2022, namun kami melihat nanti tahun 2024 masih ada inpres jalan daerah yang sekarang 32, yang mungkin nanti multi years ke depannya dan mungkin 2024 akan ada alokasinya. Jadi akan ada tambahan," katanya.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut. Hal itu guna masyarakat dapat menikmati hasilnya.
Prioritas utama pada tahun depan tersebut yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.
(uka)
Explore More