Anggaran Dipangkas, Pemerintah Tak Perlu Terbitkan Surat Utang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebesar Rp133,8 triliun, di tengah kondisi penerimaan pajak yang menurun adalah keputusan tepat. Pasalnya, dengan memangkas anggaran maka pemerintah tidak perlu menerbitkan kembali surat utang untuk membiayai belanja pemerintah.

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan, meskipun penerimaan pajak menurun namun jika pemerintah memangkas anggarannya, maka pemerintah tidak akan perlu menerbitkan surat utang untuk menutupinya. Likuiditas perbankan pun juga akan tetap terjaga karena tidak ada nasabah yang lari ke surat utang.

"Jadi kalau seandainya belanja negara diturunkan, walaupun penerimaan pajak tidak bisa tercapai seperti yang direncanakan, tidak perlu dikeluarkan surat utang untuk menutupi itu. Dan itu akan membuat likuiditas di perbankan tetap terjaga," katanya di Gedung BI, Jakarta, Senin (8/8/2016).

(Baca Juga: BI Khawatirkan Langkah Sri Mulyani Pangkas Anggaran)

Agus menilai, jika dilihat dari rasio kecukupan modal pada dasarnya saat ini kondisi perbankan Indonesia pun masih cukup kuat. Sebab, rasio kecukupan modal perbankan Tanah Air telah berada pada level 22%.

Namun, sambung mantan Bos Bank Mandiri ini, ‎pertumbuhan kredit yang masih pelan serta meningkatnya kredit bermasalah juga perlu menjadi perhatian. Saat ini, pertumbuhan kredit tercatat di bawah 10% sementara kredit bermasalah meningkat hingga 3,1%

"Nah, hal ini tentu perlu menjadi perhatian. Karena Indonesia korporasinya itu terus dimonitor kinerjanya oleh BI, dan akibat daripada perlambatan ekonomi dunia, tekanannya kepada Indonesia, itu bisa berdampak pada kualitas hutang yang dipegang korporasi di Indonesia. Jadi secara umum itu yang kita sampaikan.

"‎Tetapi yang saya pastikan adalah BI akan selalu ada di pasar untuk menjaga tersedianya likuiditas bagi ekonomi Indonesia," tandasnya.