Impor KRL Baru, Erick Thohir Ajukan Anggaran ke Sri Mulyani
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memutuskan mengimpor rangkaian kereta rel listrik ( KRL ) baru yang anggarannya akan diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, skema pendanaan impor rangkaian KRL baru masih akan dibahas dengan Kementerian Keuangan.
"Ya alhamdulillah, kan kalau baru (rangkaian KRL) lebih bagus secara teori. Sekarang tinggaI permodalan seperti apa, hasil rapat ini tentu akan disampaikan ke Kemenkeu, supaya bisa ada solusi," ujar Erick saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin (26/6/2023).
Keputusan mendatangkan rangkaian KRL dibahas terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengawasan Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Pembangunan (BPKP). Keputusannya, pemerintah menyepakati adanya impor rangkaian KRL baru yang nantinya digunakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Commuter Line.
"Dari hasil rapat-rapat yang dilakukan oleh Pak Luhut bersama BPKP, saya juga diundang, Mendag diundang, Menperin diundang, Menhub diundang, keputusannya mengimpor kereta baru, tidak bekas," ujar dia.
Alasan mendasar pemerintah mengimpor rangkaian kereta lantaran PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum bisa memasok jumlah kereta saat ini. Erick menyebut lonjakan permintaan penumpang atas transportasi massal tersebut sangat tinggi.
Produksi untuk gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu lama. INKA sebagai BUMN penyedia jasa layanan transportasi kereta api membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk bisa memenuhi permintaan KCI.
Meski begitu, Erick memastikan INKA sudah dapat mendistribusikan permintaan rangkaian kereta untuk beberapa tahun mendatang. Pihaknya pun terus mendorong agar INKA memperluas kapasitas produksi.
"Nomor satu PT INKA harus digenjot produksi gerbong yang dibutuhkan," katanya.
"Ya alhamdulillah, kan kalau baru (rangkaian KRL) lebih bagus secara teori. Sekarang tinggaI permodalan seperti apa, hasil rapat ini tentu akan disampaikan ke Kemenkeu, supaya bisa ada solusi," ujar Erick saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin (26/6/2023).
Keputusan mendatangkan rangkaian KRL dibahas terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pengawasan Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Pembangunan (BPKP). Keputusannya, pemerintah menyepakati adanya impor rangkaian KRL baru yang nantinya digunakan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Commuter Line.
"Dari hasil rapat-rapat yang dilakukan oleh Pak Luhut bersama BPKP, saya juga diundang, Mendag diundang, Menperin diundang, Menhub diundang, keputusannya mengimpor kereta baru, tidak bekas," ujar dia.
Alasan mendasar pemerintah mengimpor rangkaian kereta lantaran PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum bisa memasok jumlah kereta saat ini. Erick menyebut lonjakan permintaan penumpang atas transportasi massal tersebut sangat tinggi.
Produksi untuk gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu lama. INKA sebagai BUMN penyedia jasa layanan transportasi kereta api membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk bisa memenuhi permintaan KCI.
Meski begitu, Erick memastikan INKA sudah dapat mendistribusikan permintaan rangkaian kereta untuk beberapa tahun mendatang. Pihaknya pun terus mendorong agar INKA memperluas kapasitas produksi.
"Nomor satu PT INKA harus digenjot produksi gerbong yang dibutuhkan," katanya.
(uka)