Masuki Tahun Politik, Pemerintah Diminta Tak Hamburkan APBN untuk Subsidi dan Bantuan

JAKARTA - Menjelang tahun politik , pemerintah diminta tetap menggunakan APBN untuk program-program yang produktif, seperti penguatan sektor kesehatan dan pendidikan. APBN tidak digunakan untuk kebijakan-kebijakan populis semata.



"Kita melihat ada potensi di tahun politik ini biasanya subsidi akan ditambahkan atau kebijakan-kebijakan populis lainnya mulai akan muncul. Nah kita harapkan tidak terjadi di tahun 2023," ujar Teuku Riefky, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI dalam Market Review IDXChannel, Senin (3/7/2023).

Menurutnya kebijakan bagi-bagi sembako hingga menjaga stabilitas harga dengan subsidi tidak lebih produktif dibanding menguatkan sektor pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat. Semua itu diharapkan dapat dihindari oleh pemerintah ketika memasuki tahun politik.

"Sejauh ini memang belum ada indikasi ke arah sana, tapi kita harapkan memang tidak ada tambahan subsidi yang relatif tidak produktif seperti subsidi BBM. Kalau ada subdisi kita harapkan ke jaring pengaman sosial yang targeted," sambungnya.

Selain itu di usia senja masa kepemimpinan, pemerintah juga tentu akan mendorong program-program yang belum mencapai target. Seperti penyelesaian proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi pada putaran kedua hingga 2024 nanti.

"Tahun politik sehingga ada kemungkinan pemerintah ingin menunjukkan program yang memang selama ini terus didorong, di sisi lain penyelesaian proyek infrastruktur juga harus dikejar," kata Riefky.

Kebijakan pengurangan subsidi BBM yang diambil tahun lalu, menurut Riefky, telah berhasil mengurangi beban APBN untuk belanja energi. Alhasil, anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk belanja kebutuhan yang produktif lainnya.

Menurut Riefky kebijakan subsidi terhadap BBM hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan masyarakat. Subsidi BBM kerap salah penyaluran bahkan justru dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan yang punya profit.



"Subsidi ini kita melihat sudah ada normalisasi, sebetulnya tahun lalu saat pemerintah sudah mengurangi subsidi BBM beban subsidi di APBN sudah berkurang, sehingga bisa mengalihkan belanja tersebut ke yang lebih produktif seperti kesehatan dan pendidikan," pungkasnya.