Respons Opini Menteri BUMN Ada di Mana-mana, Erick Thohir: Itu Penugasan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Erick Thohir angkat bicara, seputar opini yang menyebutkan bahwa dirinya ada di mana-mana atau mengambil poksi pekerjaan Kementerian lainnya. Menurut Erick, pekerjaan yang dia lakukan melalui perusahaan pelat merah merupakan tupoksi dan penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Erick Thohir mencontohkan, pemerintah melalui Holding BUMN Farmasi mendatangkan dan membuat vaksin Covid-19 ketika pandemi melanda Indonesia. Tugas ini sesuai dengan tupoksi Holding BUMN Farmasi dan tidak mengambil ranah Kementerian Kesehatan.

"Jadi kadang-kadang konotasi ini 'kok Menteri BUMN dimana-mana', ya memang di mana mana, tetapi kita melakukan ini sesuai dengan tupoksi dan penugasan. Ketika saat covid seakan-akan 'kok ini Menteri BUMN sibuk ngurusin kesehatan, ya sebetulnya vaksinnya dari kita, gitu," ungkap Erick Thohir saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).



Tak hanya itu, alasan lain bahwa BUMN melakukan intervensi di sektor olahraga nasional, juga lantaran penugasan pemerintah. Dalam konteks ini, perseroan negara memfasilitasi pendanaan untuk beberapa cabang olahraga.

Dia bilang, tugas itu bukan berarti dirinya mengambil kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)."Nah, lalu kadang-kadang dengan isu-isu olahraga, 'ini kok jadi Menpora,' ya enggak, kebetulan ada penugasan. Kita itu mengandangi 17 penugasan untuk membina cabang olahraga, dan kalau kita lihat sejarah grafik daripada olahraga itu meningkat karena ada dana," ucapnya.

Lantaran penugasan, BUMN juga berhasil membangun Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Erick bercerita, tak berselang lama ketika dia diminta Presiden membangun Mandalika International Circuit, dirinya pun langsung menghubungi Gubernur NTB untuk menyampaikan penugasan yang dimaksud. Salah satunya menyiapkan infrastruktur utama penyelenggara MotoGP 2022.

"Sama, ketika saya ditugaskan oleh Bapak Presiden, saya langsung telepon Pak Gubernur waktu itu, bahwa ini MotoGP harus segera dibangun sirkuitnya. Jadi Pak Gubernur ingat waktu itu belum ada sirkuit, yang akhirnya karena penugasan ya saya menginstruksikan PT PP waktu itu untuk membangun sirkuit," tuturnya.

"Sampai standarisasi aspalnya 3 kali bongkar, karena tadi inginnya standar tinggi. Jadi bukan hal mudah. Tetapi begitu ya kadang-kadang perlu diingatkan konteks keberadaan ini semua pasti ada hitungannya," lanjut Erick.