Luhut Sebut Borobudur Bisa Jadi Salah Satu Sumber Pendapatan Terbesar Negara
Sabtu, 22 Juli 2023 - 16:30 WIB
loading...
Menko Luhut menyatakan Borobudur bisa menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa destinasi prioritas Borobudur akan menjadi salah satu sumber pemasukan terbesar negara. Borobudur merupakan destinasi yang sangat disukai oleh wisatawan, baik asing maupun lokal.
Baca juga: Di Depan Media Asing, Luhut Puji Jokowi Soal Penanganan Inflasi
"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Sabut (22/7/2023).
Luhut pun meminta kepada kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait untuk mendorong kemajuan 5 DPSP, salah satunya Borobudur. Dia mengingatkan bahwa dalam proses pembangunan di 5 DPSP harus memperhatikan semua aspek, termasuk keindahannya.
Ia mencontohkan kabel untuk kepentingan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanaman di bawah tanah sehingga lebih rapi.
"Selain menjadi rapi, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di tourist destination. Harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.
Menko Luhut menambahkan bahwa aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa semua progres pengerjaan konten terus dilakukan. Harapannya tentu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
"Ini akan menjadi sebuah terobosan untuk membuka peluang besar," katanya.
Dikatakan Menparekraf bahwa ada beberapa aspek yang perlu diwujudkan dan ditingkatkan dalam menunjang pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang baik. Ia bersyukur terkait ini sudah disinggung atau sudah diakomodasi dalam UU Kesehatan untuk penyediaannya ke depannya.
Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya bertanggung jawab dengan tata ruang termasuk dalam pengembangan 5 DPSP yang saat ini terus dikembangkan. Karena itu, ia berharap dalam pengembangan yang saat ini dilakukan tentu diperlukan kerja sama yang baik dalam mewujudkannya.
"Tanah adalah aset negara, sehingga kita perlu kolaborasi, kita lakukan koordinasi sehingga aset ini bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata," kata Hadi.
Menteri Hadi memandang dalam pengelolaan tata ruang, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menentukan tata ruang yang baik. Terkait dengan penyediaan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanam.
"Seluruh kabel bagian atas itu akan kita tanam sesuai dengan tata ruang dan kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menata tata ruang, sehingga tidak berserakan kabel kabel di atas," terangnya.
Baca juga: Pengguna Terus Anjlok, OpenAI Kenalkan ChatGPT untuk Android
Selain itu, pihaknya juga akan membatasi pembangunan gedung yang berpotensi mengurangi keindahan lokasi-lokasi wisata yang menjadi prioritas dan menjadi atensi pemerintah selama ini. "Dalam tata ruang kami batasi tidak banyak gedung di atas bukit yang akan menghilangkan keindahan wisata," bebernya.
Baca juga: Di Depan Media Asing, Luhut Puji Jokowi Soal Penanganan Inflasi
"Borobudur ini menjadi salah satu yang menarik (banyak turis). Borobudur ini akan menjadi salah satu penerimaan negara yang besar, pemasukan negara dengan dua juta turis yang bisa kita dapat dari situ," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Sabut (22/7/2023).
Luhut pun meminta kepada kementerian lembaga (K/L) dan instansi terkait untuk mendorong kemajuan 5 DPSP, salah satunya Borobudur. Dia mengingatkan bahwa dalam proses pembangunan di 5 DPSP harus memperhatikan semua aspek, termasuk keindahannya.
Ia mencontohkan kabel untuk kepentingan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanaman di bawah tanah sehingga lebih rapi.
"Selain menjadi rapi, kita harus perhatikan juga terkait infrastruktur-infrastruktur (yang dibangun) di tourist destination. Harus dengan kearifan lokal. Saya ulangi harus kearifan lokal," tegasnya.
Menko Luhut menambahkan bahwa aspek atau kebutuhan yang belum terpenuhi atau terwujud secara bertahap akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa semua progres pengerjaan konten terus dilakukan. Harapannya tentu dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
"Ini akan menjadi sebuah terobosan untuk membuka peluang besar," katanya.
Dikatakan Menparekraf bahwa ada beberapa aspek yang perlu diwujudkan dan ditingkatkan dalam menunjang pengembangan pariwisata di Indonesia, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang baik. Ia bersyukur terkait ini sudah disinggung atau sudah diakomodasi dalam UU Kesehatan untuk penyediaannya ke depannya.
Sejalan dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya bertanggung jawab dengan tata ruang termasuk dalam pengembangan 5 DPSP yang saat ini terus dikembangkan. Karena itu, ia berharap dalam pengembangan yang saat ini dilakukan tentu diperlukan kerja sama yang baik dalam mewujudkannya.
"Tanah adalah aset negara, sehingga kita perlu kolaborasi, kita lakukan koordinasi sehingga aset ini bisa kita kelola untuk kepentingan pariwisata," kata Hadi.
Menteri Hadi memandang dalam pengelolaan tata ruang, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah guna menentukan tata ruang yang baik. Terkait dengan penyediaan internet atau jaringan telekomunikasi harus ditanam.
"Seluruh kabel bagian atas itu akan kita tanam sesuai dengan tata ruang dan kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menata tata ruang, sehingga tidak berserakan kabel kabel di atas," terangnya.
Baca juga: Pengguna Terus Anjlok, OpenAI Kenalkan ChatGPT untuk Android
Selain itu, pihaknya juga akan membatasi pembangunan gedung yang berpotensi mengurangi keindahan lokasi-lokasi wisata yang menjadi prioritas dan menjadi atensi pemerintah selama ini. "Dalam tata ruang kami batasi tidak banyak gedung di atas bukit yang akan menghilangkan keindahan wisata," bebernya.
(uka)
Lihat Juga :
