Stafsus Sri Mulyani: RUU Cipta Kerja Jangan Dilihat Secara Kerdil dan Mengerucut Saja
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:44 WIB
loading...
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, diskursus soal RUU Cipta Kerja tidak bisa dilihat secara kerdil dan mengerucut pada isu-isu tertentu saja. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, diskursus soal RUU Cipta Kerja tidak bisa dilihat secara kerdil dan mengerucut pada isu-isu tertentu saja. Justru, RUU Cipta Kerja yang meliputi banyak hal harus dilihat secara komprehensif terutama di tengah situasi ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Narasi kontra narasi dalam konteks RUU Cipta Kerja ini, jangan tertelan dalam diskursus yang kerdil, mengerucut, dan tidak sehat. Seolah-olah Ciptaker hanya merusak lingkungan saja, hanya bicara soal pengebirian hak buruh saja misalnya. Padahal, kalau dilihat dalam konteks saat ini RUU Cipta Kerja justru bisa menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi di tengah pandemi ini," kata Yustinus dalam rilis survei "Penilaian Publik Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19" Cyrus Network yang dipaparkan secara virtual.
(Baca Juga: Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan, Menaker: Pemerintah Paham Pengusaha dan Buruh )
Kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, menurut Yustinus, membuat negara tak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan spending negara saja. Krisis yang ditimbulkan karena pandemi, membuat kedua instrumen tersebut terbatas untuk menopang ekonomi Indonesia.
"Investasi baru adalah instrumen yang bisa jadi tumpuan ekonomi. Perbaikan kemudahan berusaha, serta inklusi UMKM yang lebih besar dan ada di RUU Cipta Kerja kalau dilihat secara komprehensif justru bisa jadi jawaban terlepas dari pro kontra yang ada," kata Yustinus.
Meski demikian, Yustinus menyadari bahwa saat ini pemerintah dan DPR yang masih membahas RUU Cipta Kerja juga harus memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih baik lagi terkait beleid ini. "Ada gap antara pemahaman publik dengan persepsi publik terhadap isu ini. Literasi publik dan awareness harus dipertajam, sosialisasi juga harus terus dilakukan karena ada harapan dari masyarakat," ungkapnya.
(Baca Juga: Rektor UI: Preteli Isi RUU Cipta Kerja Akan Bikin Masyarakat Setuju )
Dalam survei Cyrus Network, tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20,7% dari total seluruh responden. Tercatat, 80% dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya oleh pemerintah.
Bahkan, sebanyak 85% responden sadar dan setuju bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha di Indonesia. Cyrus Network melaksanakan survei pada tanggal 16-20 Juli 2020.
Bisa dikatakan ini adalah survei tatap muka pertama yang digelar secara nasional setelah Indonesia diserang pandemi Covid-19. Survei ini mencuplik responden sebanyak 1,230 orang dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar +/- 2,85%.
"Narasi kontra narasi dalam konteks RUU Cipta Kerja ini, jangan tertelan dalam diskursus yang kerdil, mengerucut, dan tidak sehat. Seolah-olah Ciptaker hanya merusak lingkungan saja, hanya bicara soal pengebirian hak buruh saja misalnya. Padahal, kalau dilihat dalam konteks saat ini RUU Cipta Kerja justru bisa menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi di tengah pandemi ini," kata Yustinus dalam rilis survei "Penilaian Publik Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19" Cyrus Network yang dipaparkan secara virtual.
(Baca Juga: Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan, Menaker: Pemerintah Paham Pengusaha dan Buruh )
Kondisi ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, menurut Yustinus, membuat negara tak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan spending negara saja. Krisis yang ditimbulkan karena pandemi, membuat kedua instrumen tersebut terbatas untuk menopang ekonomi Indonesia.
"Investasi baru adalah instrumen yang bisa jadi tumpuan ekonomi. Perbaikan kemudahan berusaha, serta inklusi UMKM yang lebih besar dan ada di RUU Cipta Kerja kalau dilihat secara komprehensif justru bisa jadi jawaban terlepas dari pro kontra yang ada," kata Yustinus.
Meski demikian, Yustinus menyadari bahwa saat ini pemerintah dan DPR yang masih membahas RUU Cipta Kerja juga harus memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih baik lagi terkait beleid ini. "Ada gap antara pemahaman publik dengan persepsi publik terhadap isu ini. Literasi publik dan awareness harus dipertajam, sosialisasi juga harus terus dilakukan karena ada harapan dari masyarakat," ungkapnya.
(Baca Juga: Rektor UI: Preteli Isi RUU Cipta Kerja Akan Bikin Masyarakat Setuju )
Dalam survei Cyrus Network, tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20,7% dari total seluruh responden. Tercatat, 80% dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya oleh pemerintah.
Bahkan, sebanyak 85% responden sadar dan setuju bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha di Indonesia. Cyrus Network melaksanakan survei pada tanggal 16-20 Juli 2020.
Bisa dikatakan ini adalah survei tatap muka pertama yang digelar secara nasional setelah Indonesia diserang pandemi Covid-19. Survei ini mencuplik responden sebanyak 1,230 orang dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar +/- 2,85%.
(akr)
Lihat Juga :
