Masuk Jebakan Utang China, Sri Lanka Dapat Dukungan dari Jepang

Juru bicara kementerian luar negeri Jepang Yukiko Okano mengatakan kepada wartawan bahwa menyelesaikan beban utang Sri Lanka tetap menjadi prioritas mendesak untuk membuka pendanaan lebih lanjut terhadap pulau itu.

"Bagi kami sekarang yang penting adalah proses restrukturisasi utang ini akan berjalan secepat mungkin, semulus mungkin," kata Okano.

Dia menambahkan, Jepang telah diyakinkan bahwa semua kreditor bilateral akan ditawarkan "perlakuan yang sebanding".

Ada kekhawatiran di antara negara-negara kreditur Sri Lanka bahwa China mungkin meminta persyaratan yang lebih menguntungkan, meninggalkan negara lain untuk membawa bagian yang lebih besar dari beban restrukturisasi.

Di bawah proposal Kolombo, pemberi pinjaman bilateral terhindar dari potongan pinjaman, tetapi akan diminta untuk memperpanjang jatuh tempo hingga 15 tahun dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,5%, dengan moratorium sembilan tahun pada pembayaran bunga.

Okano menambahkan, bahwa Jepang prihatin dengan proyek-proyek infrastruktur besar China di Sri Lanka dan di tempat lain di kawasan itu karena mereka tidak memenuhi standar keuangan internasional.

Di antaranya tidak dapat membayar kembali pinjaman besar yang diambil dari China pada tahun 2017 untuk membangun pelabuhan laut dalam di Hambantota Selatan. Akhirnya Sri Lanka menyerahkannya kepada sebuah perusahaan China sebesar USD1,12 miliar dengan sewa 99 tahun.

Sri Lanka kehabisan uang tunai untuk membayar impor yang paling penting tahun lalu, hingga menyebabkan kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan yang kronis.

Presiden Gotabaya Rajapaksa saat itu, yang menghadapi tuduhan salah urus, terpaksa melarikan diri dari negara itu dan mengundurkan diri pada Juli 2022 setelah berbulan-bulan dihantam protes.