Pembebasan Pajak Impor Mobil Listrik CBU Dinilai Tak Ngefek Tarik Investor

JAKARTA - Ekonom yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, wacana pemerintah untuk merevisi kebijakan insentif mobil listrik dengan membebaskan pajak bagi completely build up (CBU) mobil listrik yang diimpor ke Indonesia masih kurang signifikan. Menurutnya, insentif penghapusan PPN tersebut hanya bagian kecil dari lingkup kebijakan untuk mendorong relokasi maupun pembangunan pabrik kendaraan listrik baru di Indonesia.



"Pemerintah sudah punya Kawasan Industri Terpadu Batang yang difokuskan untuk perakitan baterai dan kendaraan listrik. Tapi tantangan juga banyak, mulai dari ketersediaan pembiayaan domestik dengan suku bunga yang rendah," terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023).

Selanjutnya, fragmentasi rantai pasok bahan baku yang sebagian besar nikel setengah yang baik untuk bahan baku stainless steel dan baterai banyak diekspor ke China.

"Jadi ada integrasi rantai pasok yang belum terbentuk. Karena bicara pabrik mobil listrik tidak bisa hanya soal hilir perakitan, melainkan dari hulunya harus disambungkan. Belum soal bahan baku lithiumnya kita tidak produksi," tuturnya.

Tantangan lainnya, lanjut Bhima, yaitu terkait kesiapan sumber daya manusia di kendaraan listrik. "Kalau belum maka perusahaan akan keluarkan biaya training yang cukup mahal," tukasnya.



Sehingga menurut Bhima, masih banyak ekosistem lain yang harus disempurnakan untuk mendukung produksi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.