Usul Penyaluran Bansos Beras ke 21,353 Juta KPM Dipercepat, Begini Alasan Bapanas
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bantuan sosial atau bansos beras 10 kilogram (kg) akan kembali digelontorkan kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) . Jadwal penyaluran bantuan diusulkan agar dimajukan dari waktu yang ditentukan sebelumnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama Perum Bulog dan Kementerian terkait akan segera melaksanakan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dari ratas tersebut akan diusulkan kepada Presiden agar penyaluran bansos beras dimajukan dari jadwal sebelumnya. Adapun waktu awal yang ditentukan adalah Oktober, November, Desember tahun ini.
"Jadi nanti dalam waktu dekat, Pak Dirut (Bulog), saya, dan beberapa Menteri terkait meminta untuk rapat terbatas, approval (persetujuan) dari Presiden supaya dimajukan (penyaluran bansos)," ujar Arief saat ditemui di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).
Menurutnya, bansos beras untuk 21,353 juta KPM segera disalurkan, lantaran pada tiga bulan terakhir tahun ini produksi beras di tingkat petani mengalami penurunan signifikan. "Tapi, apabila hari ini memang gabah kering panen itu kurang, kita akan lakukan intervensi lebih awal," kata dia.
Namun Arief memastikan, Perum Bulog memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1,6 juta ton yang sebagiannya bisa dialokasikan untuk bansos beras. Dia berhitung, dari total CBP mencapai 1,6 juta ton, maka 640.000 ton di antaranya dapat digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, sehingga masih tersisa 1,2 juta ton.
"Kalau cadangan kita 1,6 juta ton, berarti masih ada 1,2 juta ton, masuk lagi 400.000 ton (beras impor), berarti kita punya 1,6 juta ton lagi, jadi kita selalu top up ya, stok Bulog itu kita naikan stoknya," tuturnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) , Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya bersama Perum Bulog dan Kementerian terkait akan segera melaksanakan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dari ratas tersebut akan diusulkan kepada Presiden agar penyaluran bansos beras dimajukan dari jadwal sebelumnya. Adapun waktu awal yang ditentukan adalah Oktober, November, Desember tahun ini.
"Jadi nanti dalam waktu dekat, Pak Dirut (Bulog), saya, dan beberapa Menteri terkait meminta untuk rapat terbatas, approval (persetujuan) dari Presiden supaya dimajukan (penyaluran bansos)," ujar Arief saat ditemui di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).
Menurutnya, bansos beras untuk 21,353 juta KPM segera disalurkan, lantaran pada tiga bulan terakhir tahun ini produksi beras di tingkat petani mengalami penurunan signifikan. "Tapi, apabila hari ini memang gabah kering panen itu kurang, kita akan lakukan intervensi lebih awal," kata dia.
Namun Arief memastikan, Perum Bulog memiliki stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 1,6 juta ton yang sebagiannya bisa dialokasikan untuk bansos beras. Dia berhitung, dari total CBP mencapai 1,6 juta ton, maka 640.000 ton di antaranya dapat digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, sehingga masih tersisa 1,2 juta ton.
"Kalau cadangan kita 1,6 juta ton, berarti masih ada 1,2 juta ton, masuk lagi 400.000 ton (beras impor), berarti kita punya 1,6 juta ton lagi, jadi kita selalu top up ya, stok Bulog itu kita naikan stoknya," tuturnya.
(akr)