2022 Bukan Tahun Biasa, Sri Mulyani: RI, Satu dari Sedikit Negara yang Mampu Melewatinya

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, bahwa tahun 2022 bukanlah tahun yang biasa-biasa saja. Pasalnya, dunia sedang dilanda oleh tekanan geopolitik akibat perang di Rusia-Ukraina, inflasi yang memuncak, volatilitas harga komoditas, dan berbagai guncangan lainnya.

"Alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menghadapi guncangan-guncangan global dengan sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Di tahun 2022, ekonomi Indonesia bahkan bisa tumbuh 5,3%, lebih tinggi dari target 5,2%. Pada saat inflasi dunia maupun negara maju dan emerging melonjak sangat tinggi, terburuk dalam 40 tahun terakhir, inflasi Indonesia tercatat pada level 5,5%.

"Sangat moderat, dibandingkan mayoritas negara. Tekanan inflasi yang moderat memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk tetap memberi dukungan yang cukup untuk pemulihan ekonomi," ucap Sri.

Dia melaporkan, suku bunga BI hanya naik 200 basis poin sepanjang tahun 2022, pada saat negara maju seperti Amerika Serikat (AS) menaikkan suku bunga lebih dari 450 basis poin.

"Ini lebih rendah, tentu juga dibandingkan dengan negara emerging lain seperti Brazil yang harus menaikkan suku bunga hingga 725 basis poin, dan kembali menaikkan lagi 450 basis poin sehingga mencapai lebih dari 11%," sambung Sri.

Kombinasi menguatnya pertumbuhan ekonomi dan terkendalinya inflasi di Indonesia memungkinkan kita untuk secara bertahap memulihkan kesejahteraan rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 6,49% tahun 2021 menjadi 5,86% di 2022.

"Kemiskinan turun dari 9,71% menjadi 9,57% di 2022. Pemulihan ekonomi yang cukup cepat konsisten mendorong Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia naik 9,8% mencapai USD4.580 per kapita pada 2022," tambah Sri.

Dengan GNI ini, Indonesia kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas atau upper-middle income. Dia menyebut, pemerintah bersama DPR terus mendorong pemulihan ekonomi, dan juga tidak hanya fokus kepada penanganan krisis, tetapi terus melaksanakan reformasi struktural.

"Beberapa legislasi penting seperti UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah disetujui dan ditetapkan. Seluruh produk UU ini menjadi landasan penting bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional," pungkas Sri.