Pensiun Dini PLTU Butuh Rp1.529 Triliun, Luhut: Siapa yang Bayar?

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ) sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara.



Namun, ia mengakui bahwa pemerintah masih menunggu komitmen negara-negara G20 merealisasikan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Sebab untuk melakukan pensiun dini PLTU diperlukan biaya besar, yakni mencapai USD100 miliar atau sekitar Rp1.529 triliun.

"Jika Anda melihat kembali hasil G20, dana (transisi energi dari JETP ke RI) USD20 miliar. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai USD100 miliar. Lalu bagaimana kita menghadapi yang satu ini, bahkan yang USD20 miliar hingga saat ini kami belum melihat banyak kemajuannya," terang Luhut ketika ditemui dalam acara CEO Forum of ASEAN Bloomberg, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Oleh karena itu, pemerintah saat ini masih mengkaji dengan baik soal keputusan pensiun dini PLTU. "Sekarang sedang dikaji dengan baik. Seperti saya katakan tadi, early retirement (pensiun lebih awal) akan kita lakukan. Tapi siapa yang bayar?" lanjutnya.

Kendati demikian, Luhut menekankan bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan ini.



"Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini. Jika terjadi kebakaran di Asia dan pemerintah melalui PLN juga sudah mempersiapkan seperti 2,5 giga energi terbarukan setiap tahun,” tutupnya.