Indonesia Akan Beri Bantuan ke Negara Kepulauan untuk Penanganan Iklim
loading...
Menko Luhut menyebut bantuan kecil Indonesia ke negara kepulauan adalah konkret. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 untuk membantu negara-negara kepulauan yang menjadi anggota, mulai dari pengalaman menangani berbagai permasalahan hingga bantuan dana untuk mengatasi perubahan iklim.
Indonesia akan memberikan bantuan dana berkisar antara USD10 juta hingga USD50 juta. Luhut menjelaskan meskipun yang diberikan tidak besar, tetapi bantuan ini dinilai cukup konkret dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh negara-negara kepulauan.
"Mereka negara kecil, Indonesia sekarang lumayan bisa bantu beberapa juta dolar," kata Luhut dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Road to AIS Forum 2023: Atasi Permasalahan Kelautan Global’, Senin (25/9/2023).
Menurutnya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan bantuan pendanaan, meskipun nilainya kecil. Bantuan dana jelas lebih konkret ketimbang janji bantuan dengan nilai besar dari negara-negara maju, namun tidak pernah terealisasi sampai sekarang.
Selain bantuan dana, Indonesia juga akan berbagi pengalaman kesuksesan yang pernah dilakukan dalam penanganan perubahan iklim yang telah menjadi ancaman nyata dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman yang cukup luas dalam mengatasi perubahan iklim.
"Kita akan sharing banyak pengalaman, bagaimana success story Indonesia menghadapi krisis Covid-19, iklim, dan macam-macam," kata Luhut.
Salah satu contoh bantuan konkret yang akan diberikan Indonesia adalah bantuan untuk mengatasi sampah laut, seperti pembangunan infrastruktur pengolahan sampah dan edukasi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga akan berbagi pengalaman dalam merestorasi hutan mangrove di bibir pantai.
Lebih jauh Luhut menyampaikan, keberanian Indonesia untuk mulai mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum internasional seperti KTT AIS 2023 ini tentunya melewati banyak tantangan. Salah satunya adalah masalah kepercayaan diri dari dalam negeri.
Hal ini karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, Indonesia juga khawatir akan adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi pemimpin.
Indonesia akan memberikan bantuan dana berkisar antara USD10 juta hingga USD50 juta. Luhut menjelaskan meskipun yang diberikan tidak besar, tetapi bantuan ini dinilai cukup konkret dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh negara-negara kepulauan.
"Mereka negara kecil, Indonesia sekarang lumayan bisa bantu beberapa juta dolar," kata Luhut dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Road to AIS Forum 2023: Atasi Permasalahan Kelautan Global’, Senin (25/9/2023).
Menurutnya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan bantuan pendanaan, meskipun nilainya kecil. Bantuan dana jelas lebih konkret ketimbang janji bantuan dengan nilai besar dari negara-negara maju, namun tidak pernah terealisasi sampai sekarang.
Selain bantuan dana, Indonesia juga akan berbagi pengalaman kesuksesan yang pernah dilakukan dalam penanganan perubahan iklim yang telah menjadi ancaman nyata dunia. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman yang cukup luas dalam mengatasi perubahan iklim.
"Kita akan sharing banyak pengalaman, bagaimana success story Indonesia menghadapi krisis Covid-19, iklim, dan macam-macam," kata Luhut.
Salah satu contoh bantuan konkret yang akan diberikan Indonesia adalah bantuan untuk mengatasi sampah laut, seperti pembangunan infrastruktur pengolahan sampah dan edukasi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga akan berbagi pengalaman dalam merestorasi hutan mangrove di bibir pantai.
Lebih jauh Luhut menyampaikan, keberanian Indonesia untuk mulai mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum internasional seperti KTT AIS 2023 ini tentunya melewati banyak tantangan. Salah satunya adalah masalah kepercayaan diri dari dalam negeri.
Hal ini karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, Indonesia juga khawatir akan adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi pemimpin.
Explore More