Negara-negara Kaya Minyak Seharusnya Bayar Pajak Iklim, Nilainya Capai Rp383,6 Triliun

DUBAI - Negara- negara kaya minyak di dunia sudah seharusnya membayar pajak rejeki nomplok, untuk membantu negara-negara miskin dalam memerangi perubahan iklim . Hal ini disampaikan oleh Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Gordon Brown.



Dia mengatakan, negara-negara seperti Arab Saudi, UEA (Uni Emirate Arab), Qatar dan Norwegia mendapat manfaat dari "lotere gaya bonanza" tahun lalu, karena harga minyak mentah dunia yang melonjak tinggi.

Brown berpendapat retribusi USD25 miliar akan meningkatkan prospek kesepakatan tentang dana iklim untuk negara-negara miskin. Intervensi ini mencuat menjelang KTT COP28 di Dubai pada bulan November, mendatang.



Sementara itu berbicara pada KTT Climate Ambition Summit di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres memperingatkan, bahwa para pemimpin dunia akan datang dalam upaya mereka untuk mengekang emisi karbon.

Dia menyerukan, penghasil emisi terbesar di dunia agar menyetujui pakta solidaritas iklim untuk mengurangi emisi dan mendukung negara-negara berkembang.

Sedangkan Brown mengutarakan, rencananya tersebut akan mencegah kebuntuan dan potensi kebuntuan pada COP28 di Uni Emirat Arab (UEA) - salah satu produsen minyak terkaya yang diidentifikasi.

Dia mengatakan "negara-negara petro" telah meraup "keuntungan yang hampir tak terbayangkan" dari kenaikan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir, dengan lima orang terkaya - termasuk juga Kuwait - menggandakan pendapatan minyak mereka pada tahun 2022.

Mengutip angka dari Asosiasi Energi Internasional (IEA), dia mengatakan, pendapatan minyak dan gas global telah melonjak dari USD1,5 triliun sebelum pandemi Covid-19 menjadi USD4 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya.