Usai Stimulus Ekonomi, Kini Pemerintah Berharap pada Hajatan Politik demi Hindari Resesi
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32% (year on year/yoy), melecut pemerintah untuk menempuh berbagai cara agar ekonomi Indonesia tak masuk jurang resesi. Sampai-sampai berharap pada hajatan politik dapat membantu kebangkitan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dana Rp24 triliun yang akan dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi. ( Baca juga:Anggaran Pilkada 2020: KPU Baru Cair 74,91% Bawaslu Masih 72% )
"Kita akan ada pilkada. Itu akan jadi pengungkit. Dananya Rp24 triliun untuk penyelenggaraan, sedangkan dana dari wali kota Rp10 triliun sendiri. Maka itu kemungkinan Rp34-35 T akan menjadi dana beredar yang bisa tingkatkan konsumsi," ujar dia dalam telekonfrensi, Rabu (5/8/2020).
Hajatan pemilu atau pilkada memang bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Perputaran uangnya jauh lebih besar lagi dari yang dianggarkan pemerintah. Pasalnya, setiap partai, calon pemimpin, dan juga anggota legislatif akan berlomba-lomba mengejar tujuannya politiknya.
Tentu saja akan ada biaya untuk itu semua. Mulai dari hal sepele seperti makan minum, stiker, kaus, baliho sampai dengan money politic.
Saat pemilu kemarin saja, diperkirakan perputaran uang yang terjadi mencapai Rp100 triliun. Angka itu empat kali lipat dari anggaran pemilu 2019 yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp25 triliun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dana Rp24 triliun yang akan dikeluarkan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi. ( Baca juga:Anggaran Pilkada 2020: KPU Baru Cair 74,91% Bawaslu Masih 72% )
"Kita akan ada pilkada. Itu akan jadi pengungkit. Dananya Rp24 triliun untuk penyelenggaraan, sedangkan dana dari wali kota Rp10 triliun sendiri. Maka itu kemungkinan Rp34-35 T akan menjadi dana beredar yang bisa tingkatkan konsumsi," ujar dia dalam telekonfrensi, Rabu (5/8/2020).
Hajatan pemilu atau pilkada memang bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Perputaran uangnya jauh lebih besar lagi dari yang dianggarkan pemerintah. Pasalnya, setiap partai, calon pemimpin, dan juga anggota legislatif akan berlomba-lomba mengejar tujuannya politiknya.
Tentu saja akan ada biaya untuk itu semua. Mulai dari hal sepele seperti makan minum, stiker, kaus, baliho sampai dengan money politic.
Saat pemilu kemarin saja, diperkirakan perputaran uang yang terjadi mencapai Rp100 triliun. Angka itu empat kali lipat dari anggaran pemilu 2019 yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp25 triliun.
(uka)
Explore More