Lawan China, G7 Serukan Pencabutan Segera Larangan Impor Makanan Jepang

JAKARTA - Kekuatan industri Kelompok Tujuh ( G7 ) pada hari Minggu menyerukan “pencabutan segera” pembatasan impor produk makanan Jepang . Seruan itu untuk melawan pembatasan yang dilakukan China setelah Jepang mulai membuang air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima.



Para menteri perdagangan G7, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan akhir pekan di Osaka, tidak menyebut China. Namun mereka juga mengecam tindakan yang mereka anggap sebagai peningkatan pemaksaan ekonomi melalui perdagangan.

“Kami menyesalkan tindakan yang mempersenjatai ketergantungan ekonomi dan berkomitmen untuk membangun hubungan ekonomi dan perdagangan yang bebas, adil, dan saling menguntungkan,” kata pernyataan setebal 10 halaman itu, dikutip dari Reuters, Minggu (29/10/2023).

China memberlakukan penangguhan menyeluruh terhadap impor ikan Jepang dua bulan lalu ketika Jepang mulai melepaskan air radioaktif yang telah diolah dari pabrik Fukushima yang rusak ke Pasifik. Meskipun Jepang dan AS menyebut pembatasan tersebut tidak adil, Rusia justru mengkuti jejak China pada awal bulan ini.

Kementerian luar negeri China tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan G7 di luar jam kerja.

Di sisi lain, G7 (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia dan Kanada) menyatakan “keprihatinan” atas tindakan pengendalian baru-baru ini terhadap ekspor mineral penting. China, produsen grafit terbesar di dunia, bulan ini mengumumkan pembatasan ekspor bahan utama, yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik.

Kebijakan itu untuk mengendalikan pasokan mineral penting sebagai respons terhadap tantangan atas dominasi manufaktur globalnya.

Para menteri G7 memiliki kebutuhan yang sama, yang sangat kuat, untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu, dalam penyediaan sumber daya penting. “Kami sepenuhnya setuju untuk membangun rantai pasokan yang tangguh dan andal untuk mineral penting, semikonduktor, dan baterai," Yasutoshi Nishimura, menteri perdagangan Jepang, pada konferensi pers.

Para menteri menegaskan kembali keprihatinan mereka terhadap “berbagai kebijakan non-pasar yang luas dan terus berkembang” yang mencakup “subsidi industri yang bersifat luas, tidak jelas, dan mendistorsi perdagangan” serta transfer teknologi yang dipaksakan.



Mengenai Rusia, para pejabat G7 mengutuk penghancuran infrastruktur ekspor biji-bijian Ukraina dalam invasi mereka ke negara tersebut, dan keputusan Moskow untuk secara sepihak meninggalkan pembicaraan mengenai perjanjian yang memungkinkan raksasa biji-bijian Ukraina mengekspor gandum dan produk lainnya melalui Laut Hitam.