Menteri ESDM Pastikan Pemerintah Bakal Jadi Pemilik Saham Mayoritas Vale

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan pemerintah akan menjadi pemilik saham mayoritas PT Vale Indonesia Tbk usai dilakukannya proses divestasi emiten berkode saham INCO tersebut. "Ya pokoknya mayoritaslah Indonesia," ujarnya ketika ditemui usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri terkait di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).



Arifin belum bisa memberikan informasi detail seputar kepemilikan mayoritas itu. Saat ini proses divestasi masih terus didiskusikan pemerintah "Belum ini, belum apa, di dalem masih berproses," imbuhnya.

Ia hanya bilang, keputusan akhir pemerintah mengenai divestasi saham Vale akan diumumkan pada Jumat. "Hari Jumat lah, hari Jumat," lanjutnya.

Arifin juga menegaskan tidak ada pemangkasan lahan konsensi tambang Vale di kontrak yang baru nanti. "Nggak ada (Lahan diciutkan)," pungkasnya.

Sebelumnya, Arifin juga telah memastikan bahwa Vale tidak akan mematok harga mahal dalam proses divestasi sahm kepada BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Seperti diketahui, jika ingin memperpanjang operasinya yang akan berakhir pada Desember 2025 maka Vale harus kembali mendivestasikan sahamnya. Vale sendiri pun telah berkomitmen untuk melepas 14% sahamnya ke MIND ID.

Namun jika Vale hanya mendivestasi 14% sahamnya, pemerintah belum menjadi pemegang saham mayoritas, atau lebih dari 50%. Saham pemerintah hanya akan menjadi 34% saja. Dengan jumlah saham sebanyak itu, pemerintah belum bisa mengendalikan Vale sepenuhnya.



Saat ini Vale Canada Limited memegang saham INCO sebanyak 43,79%, publik 20,64%, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 20,00%, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd 15,03%, dan Vale Japan Limited 0,54%.