Mengintip Keberhasilan Ganjar Pranowo dalam Menangani Masalah Pangan

Kamis, 09 November 2023 - 10:21 WIB
loading...
Mengintip Keberhasilan Ganjar Pranowo dalam Menangani Masalah Pangan
Faktor kunci keberhasilan Ganjar Pranowo dalam penanganan masalah pangan. FOTO/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranwo-Mahfud MD, Ammarsjah Purba menyatakan, salah satu faktor kunci keberhasilan Ganjar Pranowo dalam mengatasi permasalahan pangan di Jawa Tengah adalah melalui penguatan ketahanan pangan desa melalui Program Desa Pangan Mandiri.

Oleh karena itu, Ammarsjah menganggap penting bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus menerapkan kebijakan serupa jika mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan, karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing melalui Desa Mandiri Pangan adalah salah satu program sukses yang dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah," jelas Ammarsjah Purba pada keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (08/11/2023).



Lanjut menjelaskan, ia menyebut program sukses ini dapat diduplikasi untuk mengatasi ketahanan pangan khususnya lonjakan harga beras saat ini. Berdasarkan catatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras naik pada tanggal 7 November 2022 sebanyak Rp 13.551 per kilogram. Sehari sebelumnya, pada tanggal 6 November 2023, harga beras masih sekitar Rp 10.775 per kilogram, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp 2.776 per kilogram.

Kenaikan harga beras tersebut menyebabkan tingkat inflasi mencapai 1,72% (mtm) di 87 kota, sementara hanya dua kota yang mengalami deflasi terkait harga beras, dan satu kota lainnya stabil.

Dari data tersebut, terdapat perbedaan harga beras yang signifikan antara lima wilayah tertinggi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Papua Barat, Papua, Riau, dan Maluku, dengan lima wilayah terendah, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Mengomentari situasi ini, Ammarsjah menekankan bahwa Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak variasi pangan selain beras. Penguatan ketahanan pangan di tingkat desa bukan hanya akan membawa kemandirian, tetapi juga akan mendorong kemandirian dalam hal pangan dan gizi.

Ganjar Tentang Ketahanan Pangan

Sementara itu, Calon Presiden Ganjar Pranowo mengaku demi mewujudkan ketahanan pangan, ia melihat ada potensi untuk Indonesia bisa bersaing menjadi lumbung pangan dunia dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand dan India.

“Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Di Asean saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India di sekitar kita, Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu dan saya kira termasuk Indonesia,” kata Ganjar dalam tayangan YouTube CSIS, Selasa, 7 November.

“Dan kalau kita bicara lumbung pangan dunia kita coba memastikan suplai pangan yang berkelanjutan dalam situasi konflik atau perang,” sambungnya.

Ganjar telah berusaha untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak guna mencapai tujuan tersebut. Secara khusus, dia telah berdiskusi dengan para peneliti dan pelaku usaha, termasuk para petani.

Dalam proses tersebut, Ganjar mengetahui bahwa produksi beras di dalam negeri saat ini hanya mencapai 5,9 ton per hektare. Sementara itu, hasil riset menunjukkan bahwa potensi produksi beras bisa mencapai 12 ton per hektare, sehingga diperlukan peningkatan jumlah produksi.



Tetapi, peningkatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung. Diperlukan sejumlah langkah yang harus diambil, mulai dari modernisasi hingga campur tangan pemerintah. Ganjar juga berencana untuk mengarahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar lebih berfokus pada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini karena ia sering mendengar keluhan tentang harga beras yang rendah dari petani, meskipun biaya produksinya tinggi.

"Saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini, Bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal. Sehingga kebutuhan pokok itu negara harus menguasai, tidak bisa diliberalkan dan biasanya petani kalah," ujarnya.
(nng)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1927 seconds (0.1#10.140)