Perizinan Kota Baru Harus Dipermudah

JAKARTA - Pemerintah dan pengembang diminta sejalan dalam angka memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, kesamaan visi penting agar backlog rumah teratasi.

Dia mencontohkan, pengembangan kota baru Meikarta seharusnya mendapat dukungan dari pemerintah. "Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah pemerintah mau membangun apartemen di bawah Rp150 jutaan. Sekarang ada pengembang yang mau, seharusnya didukung," ujar Ali di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa menilai tidak ada persoalan serius dalam pembangunan proyek Kota Baru Meikarta.

Menurut mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) ini, proyek yang diinisiasi perusahaan properti Lippo Grup itu sudah seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak.

"Saya kira hampir seluruh kota di dunia dibangun oleh inisiatif properti," kata Suharso.

Meikarta, kata Suharso, dibangun bukan tanpa alasan. Keberpihakan pada lingkungan dan masyarakat setempat adalah cita-cita yang terus digapai.

"Pada akhirnya, pembangunan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus meringankan beban pemerintah. Jadi itu ya, kalau dilihat dari sisi lingkungan. Belum lagi penduduk sekitar akan mendapat lapangan pekerjaan," katanya.

Menurut Suharso, langkah Lippo patut menjadi contoh bagi pengusaha properti di seluruh wilayah Indonesia. Ia berharap, hal serupa juga diikuti oleh perusahaan lain.

Hanya saja, Suharsono melihat masih banyak birokrasi yang mempersulit upaya pengusaha properti dalam membangun hunian dan pusat bisnis.

"Dalam pertemuan saya dengan pengusaha di berbagai tempat, keinginan mereka hanya satu, yakni jangan diganggu-ganggu oleh aturan yang tidak masuk akal. Saya harap ucapan saya dipahami oleh pengambil keputusan," katanya.