Suntik Mati PLTU hingga Subsidi Motor Listrik, APBN Dikhawatirkan Jebol

JAKARTA - Rencana pemerintah menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta menyubsidi motor listrik demi mencapai target net zero emission (NZE) tahun 2060 dikritisi anggota DPR. Program-program tersebut dikhawatirkan bisa membuat APBN jebol.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah mengukur lebih dahulu kemampuan anggaran. Menurut dia, pemerintah harus mengimplementasikan program-program tersebut secara bertahap agar tidak membahayakan keuangan negara.



Dia menegaskan, program yang memiliki dampak strategis seperti suntik mati PLTU dengan menggunakan dana APBN; subsidi pembelian kendaraan listrik baru; pemberian keringanan TKDN untuk impor komponen barang/mesin terkait pembangkit EBT; dan juga liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling, harus dievaluasi sungguh-sungguh. Lantaran, kata dia, ujung-ujungnya bisa merugikan masyarakat dan kepentingan nasional.

"Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini," tegas Mulyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan, di Inggris saja implementasi NZE dilakukan dengan bertahap. Ketika kesulitan mendapatkan gas dari Rusia, lanjut dia, pemerintah Inggris juga tetap mendahulukan kepentingan nasional yaitu dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara.



Dia menegaskan, dalam implementasi NZE ini, pemerintah harus menyusun program yang kreatif, dan bukan jalan pintas. "Proposal PLN untuk mereduksi emisi karbon PLTU melalui skema pengurangan capacity factor (CF), misalnya. Ini lebih realistis dari sisi pendanaan, ketimbang program pensiun dini PLTU yang menggunakan dana APBN," tandasnya.

Mulyanto meminta pemerintah tidak memboroskan dana APBN di saat keuangan negara sedang kembang-kempis, baik untuk suntik mati PLTU ataupun subsidi kendaraan listrik. Sebab, tegas dia, yang berkepentingan terhadap program NZE ini bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain.

"Biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama. Masa kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini?" ujar Mulyanto.

Mulyanto mengaku khawatir jika pendekatan yang diambil salama ini berlanjut, maka APBN akan jebol, dan pembiayaan sektor lain yang tak kalah penting justru terbengkalai. "Ujung-ujungnya tarif listrik naik dan masyarakat lagi yang dirugikan," cetusnya.