Holding Tambang, Komisaris-Direksi BUMN Tetap Dipilih Pemerintah

JAKARTA - Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) Arie Prabowo Ariotedjo mengemukakan bahwa pemerintah tetap berwenang untuk memilih direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meski nantinya sudah terbentuk holding BUMN tambang.

(Baca Juga: Holding BUMN Tambang Bikin Kendali Pemerintah Double Cover)

Pemerintah masih tetap memiliki saham seri A atau saham dwiwarna di induk holding BUMN tambang dan tiga anak usaha lainnya.

Adapun induk holding BUMN tambang yaitu PT Inalum (Persero). Sementara anak usahanya antara lain PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk.

"Mengenai penunjukan komisaris maupun direksi, jadi nanti itu tetap (ditunjuk) dari pemerintah, bukan Inalum," katanya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Selain itu, keistimewaan lainnya atas saham dwiwarna adalah perubahan struktur permodalan dan anggaran dasar tetap harus persetujuan pemerintah. Termasuk, mengenai rencana divestasi saham.

Jadi, meskipun ada holding BUMN tambang, Inalum tetap tidak memiliki hak untuk menjual saham yang ada di anak usahanya tersebut.

(Baca Juga: Holding BUMN Tambang Resmi Terbentuk Akhir Bulan Ini)

"Kalau ada pertanyaan bisa enggak Inalum menjual. Enggak bisa. Tetap itu di pemegang saham seri A," imbuh Arie.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa holding BUMN sektor pertambangan akan resmi terbentuk akhir bulan ini.