Ganjar Pranowo: Kemiskinan Akan Hilang Jika Tidak Ada Praktik Korupsi

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan, bahwa mengatasi kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan dan upaya keras dalam memberantas praktik kolusi, korupsi , dan nepotisme (KKN).



Dengan tekad ini, ia berkomitmen untuk menghasilkan setidaknya satu sarjana dari setiap keluarga miskin. Ganjar Pranowo menegaskan bahwa mewujudkan satu sarjana dari setiap keluarga miskin menjadi suatu keharusan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan taraf kehidupan keluarga.

Oleh karena itu, Ganjar Pranowo menekankan bahwa tidak boleh ada korupsi anggaran yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

"Kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Insya Allah ini yang akan mendorong mereka lepas dari itu (kemiskinan)," ucap Ganjar saat menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis (23/11/2023).

Ganjar Pranowo menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Menurutnya, pencapaian tersebut dapat terjadi apabila tidak ada praktik korupsi.

"Angka harapan hidup. Insya Allah kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi," sebut Ganjar Pranowo.
"Istilah kami Gaspol. Gaspol itu kita dorong kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi. Pajak dipermudah. Kita 's'-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini," lanjut mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar menekankan, bahwa program Gaspol-nya memiliki prioritas utama dalam upaya pemberantasan KKN. Sebagai langkah nyata, salah satu tindakan konkret yang akan diambil adalah peningkatan anggaran untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Selain itu, ia berkomitmen untuk menyederhanakan sistem pajak sebagai upaya konkret dalam mendukung nilai-nilai integritas dan transparansi.

Terkait dengan hal tersebut, calon wakil presiden (Cawapres), Mahfud MD, menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, dan tanpa ragu akan menindak kelompok elit yang terbukti melanggar hukum.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu berpendapat bahwa kelompok elit seringkali menyulitkan masyarakat. Sebagai contoh misalnya dalam masalah perizinan yang menjadi lambat jika tidak disertai dengan uang.

Bahkan, kelompok elit atau para golongan atas dianggap memiliki kemampuan untuk dengan seenaknya mencabut izin yang sebelumnya telah diberikan tanpa memberikan pemberitahuan.

"Orang yang minta izin ditunda-tunda, kalau nggak bayar, sudah dapat izin kadang dicabut itu tanpa diberitahu. Itu nggak ada kepastian hukum ke atas. Kita selesaikan penegakan dan kepastian hukum," ujar Pria kelahiran Madura itu.

Di samping itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan kepada Ganjar agar menjadi lebih tegas dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai prioritas utama, Ganjar dan Mahfud berencana untuk memprioritaskan pembangunan ekonomi hijau. Ganjar juga memohon restu dari masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih maju dan makmur di masa depan.